JAKARTA – Indonesia harus mengambil langkah signifikan untuk secepat mungkin menuntaskan kasus Hak Asasi Manusia (HAM) yang kerap terjadi di Papua, karena Indonesia dinilai mampu tanpa melibatkan pihak luar.
Aksi separatis dan kekerasan yang kerap terjadi di Papua akibat adanya sekelompok orang yang ingiin memisahkan diri dari Indonesia, hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Indoneia.
“Semua sudah tahu perlawanan itu sudah ada sejak lama. Indonesia harus memahami kenapa pulau sebesar itu ingin memisahkan diri? Kenapa orang-orang tidak senang? Mereka inginkan kedamaian, kebebasan, penghargaan dan pembangunan. Selama ini mereka tidak merasakan pemerataan dari pembangunan yang ada,” ujarnya.
Dia menyarakan untuk mendekati masyarakat sparatis tidaklah dengan kekerasan senjata, tetapi melalui pendekatan dialog.
Horta yang pernah menerima Nobel Perdamaian 1996 menilai Indonesia dapat menyelesaikan kasus hak asasi manusia (HAM) di Papua secara mandiri melalui Komisi Nasional HAM (Komnas HAM) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), tanpa bantuan dari lembaga luar.
Mestinya, Indonesia sesegera mungkin menuntaskannya, “Indonesia memiliki banyak badan yang menangani masalah HAM, seperti Komnas HAM juga LSM. Sebaiknya pemerintah juga LSM melakukan investigasi mengenai masalah kekerasan di sana,” kata mantan Presiden (2007-2012) dan Perdana Menteri (2006-2007) Timor Leste itu di Jakarta.
Horta pun yakin masyarakat Papua masih percaya dengan pemerintah Indonesia dan tidak mau berpisah.
2 Mei 2016 lalu saat dirinya menjadi tamu atas undangan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan ke Papua, dia sempat berdialog dengan warga setempat sebagai wujud komitmen Pemerintah RI membangun dan menyelesaikan kasus HAM di Papua.
“Dengan pemerintahan baru di tangan Presiden Joko Widodo yang berkomitmen untuk meningkatkan keadaan di Papua, banyak orang-orang di sana yang sangat mengharapkannya setelah bertahun-tahun menelan kekecewaan. Saya melihat banyak harapan pada pemerintahan yang baru ini,” katanya.
Pemerintah Indonesia, dikemukakannya, juga harus menciptakan kesempatan ekonomi bagi masyarakat Papua, pemberdayaan perempuan dan meningkatkan mutu pendidikannya.
“Pemerintah perlu memprioriaskan masyarakat di sana agar merasa aman dan dilindungi,” ujarnya.
Dia mengakui, untuk menuntaskan masalah di Papua tidaklah mudah dan sederhana, sehingga memerlukan usaha, komitmen dan kepemimpinan yang kuat untuk membangun Papua.
Selain itu, ditegaskannya, harus ada kebijakan yang berkesinambungan yang dapat menguntungkan masyarakat lokal, dan dalam pembangunan tidak merusak lingkungan.
“Pemerintah harus memahami mereka yang merasa tertinggal, maka pembangunan juga harus menyeimbangkan antara kesukuan mereka dan unsur modernisasi,” katanya. (sumber: Antara)
