KASUS-kasus kekerasan yang terus terjadi di tanah Papua, jika tidak ditangani atau diatasi secara komprehensif dan hati-hati akar permasalahan dan risikonya, bisa berkembang menjadi “bola liar”.
Sudah ratusan nyawa melayang akibat aksi-aksi sporadis yang dilakukan KKB di sejumlah wilayah di Papua, baik korbannya warga sipil pendatang mau pun prajurit TNI/Pori.
Kejadian teranyar, 10 warga sipil tewas mengenaskan, dua terluka akibat penyerangan KKB pimpinan Egianus Kogoya ke Kampung Nogolait, Distrik Kenyam, Kab. Nduga, Sabtu pukul 09.15 pagi (WIT).
Selama 2022 saja (sampai 16 Juli) sudah terjadi 45 kali penyerangan oleh KKB di berbagai lokasi di Papua dengan korban gugur 12 anggota TNI/Polri, dua terluka dan 27 warga sipil meninggal dan enam luka-luka.
Operasi militer terbatas dilakukan oleh satuan teritorial, satgas-satgas khusus seperti Operasi Menangkawi untuk penindakan hukum yang akan digantikan Operasi Damai Cartenz 2022 dengan pola persuasif dan preemptif, mengedepankan peran intelijen, binmas dan kehumasan.
Jujur saja, alih-alih berhasil diredam, apalagi dihentikan, aksi-aksi KKB makin brutal dan ganas, padahal mereka cuma kelompok-kelompok kecil terdiri dari belasan sampai 60-an orang.
Senjata mereka seadanya, sebagian masih menggunakan panah, tombak atau parang, menyandang senjata rampasan atau curian seperti senapan serbu M-16, AK-47 ata SS-1, senapan berburu atau paling-paling peluncur granat sisa-sisa Perang Vietnam.
KKB memperoleh senjata, kemungkinan didanai urunan oleh simpatisan (bisa jadi elite setempat yang memiliki dana dan kedudukan), sedang amunisi mereka beli ketengan dari oknum-oknum militer oleh pengepul amatiran (beberapa yang tertangkap , oknum ASN atau TNI).
Kelebihan KKB, bermarkas di hutan-hutan lebat yang medannya mereka kuasai dan berbaur dengan penduduk desa. Warga pendatang tidak berani melaporkan, sebaliknya penduduk asli atau aparat desa ada yang berempati atau diam-diam mendukungnya. a.
Perhatian Lebih
Perhatian pusat terhadap Papua rasanya tidak kurang-kurang, bahkan Presiden Jokowi belasan kali menyambangi pulau di ujung timur NKRI ini, demi memastikan, progam-program pembangunan berjalan sesuai rencana dan tepat sasaran.
Dana Otsus, pada 2022 sebesar Rp5,7 triliun untuk Prov. Papua dan Rp2,7 triliun untuk Prov. Papua Barat. Sejak pertama kali dialokasikan pada 2002 hingga 2021, sudah Rp138,65 triliun Dana Otsus dan Dana Transfer Infrastruktur (DTI) digelontorkan bagi kedua provinsi.
Sayangnya, dana yang seharusnya ditujukan untuk mensejahterakan penduduk dan memajukan Papua, konon bocor di sana-sini, ditilap oknum-oknum elite pusat dan daerah.
Lebih konyol lagi, aparat penegak hukum gamang untuk mengusut penyelewengan dana oleh oknum pejabat atau elite daerah, baik dana Otus, DTI atau APBD, karena bisa-bisa mereka mengerahkan massa menuntut merdeka.
Dengan enteng, oknum pejabat daerah yang korup, menuding dirinya dikriminalisasi atau dizolimi oleh pemerintah, lalu dengan kekuasaan dan uangnya, mengerahkan massa untuk melawan atau menuntut merdeka.
Persoalan Papua amat rumit, bagai benang kusut, sehingga perlu dirembuk secara komprehensif, lintas instansi, keahlian dan aspek , diurai satu persatu. Yang paling penting, pihak-pihak yang dilibatkan memiliki kesamaan visi misi, satu langkah dan amanah.
Papua tak hanya dilihat sebatas soal KKB, tetapi harus jauh ke setumpuk persoalan seperti ketimpangan ekonomi dan sosial, rasa ketidakadilan, keterbelakangan, kemiskinan, kesehatan dan gizi buruk serta rendahnya literasi kebangsaan penduduknya.
Di tengah situasi seperti itu, aksi perlawanan tercermin dari munculnya KKB-KKB bakal tumbuh subur dan yang merasa penduduk asli mudah dibentur-benturkan, dengan pemerintah atau pendatang, mengangkat politik identitas.
