d“MALU adalah sebagian Iman” , demikian sabda yang pernah disampaikan Rasulullah SAW dan nyatanya rasa malu memang hanya dimiliki manusia diantara mahluk-mahluk lainnya.
Sayangnya, di negeri ini, mungkin karena kebutuhan sesaat, baik untuk mengejar kekayaan, kekuasaan mau pun kepentingan duniawi lainnya, rasa malu kadang-kadang sering dikesampingkan, bahkan dilupakan.
Kita tentu ingat, tingginya rasa malu sejumlah pemimpin Jepang, misalnya mundurnya PM Jepang Kakuei Tanaka yang terlibat skandal Lokheed 40 tahun lalu, seorang menteri perhubungan hanya karena ada kecelakaan pesawat saat ia menjabat.
Contoh lain, kepala polisi Jepang (NPA), Itaru Makamura mengundurkan diri karena merasa kecolongan atas pembunuhan yang dilakukan seorang pengikut aliran kepercayaan tertentu terhadap mantan PM Shinzo Abe, Juli lalu, sementara sejumlah tentara Jepang, pada PD II lalu, memilih “hara-kiri” daripada menanggung malu menyerah pada tentara sekutu.
Sementara itu, di Indonesia sejak tragedi kerusuhan laga sepakbola Stadion Kanjuruhan yang menewaskan 131 orang dan melukai sekitar 300 orang (1/10) , muncul desakan agar Ketua Umum PSSI Mohammad Iriawan mengundurkan diri.
Namun ia menolak untuk lengser, justeru karena ingin menunjukkan pertanggungjawabannya sebagai orang nomor satu di PSSI dan menunjuk desakan pengunduran dirinya dilakukan oleh orang yang tidak mengerti peraturan yang berlaku di dunia sepakbola.
Sampai hari ini tercatat sudah terkumpul sekitar 15.000 tandatangan dari berbagai kalangan mengenai petisi desakan pengunduran dirinya pasca tragedi Stadion Kanjuruhan yang menjadi sorotan dunia.
“Putusnya urat malu “ (para oknum) politisi, elite dan birokrat tercermin dari beberapa contoh, baik yang dipertontonkan di tengah pandemi Covid-19 mau pun menjelang Pemilu 2024 nanti.
Bahkan sikap tersebut dipertotonkan saat korban tewas dan terpapar Covid-19 berjatuhan, juga kehidupan makin sulit akibat PHK atau kelesuan usaha akibat kebijakan (PSPB dan PPKM) guna menghambat penyebaran virus tersebut.
DPR malah mengalokasikan anggaran penggantian gorden rumah dinas anggota senilai Rp48 miliar dan mengecat ulang Gedung Nusantara Rp4,5 miliar, sementara DPRD DKI Jakarta mengusulkan kenaikan tunjangan yang membuat penerimaan bulanan anggota mencapai Rp700-jutaan.
Lebih parah lagi, Menteri Sosial Juliari Batubara yang seharusnya memimpin penyaluran bansos untuk warga yang terimbas Covid-19, malah dicokok KPK (7 Des. ’20) karena menilap atau menyunat bansos sampai puluhan miliar rupiah untuk kepentingannya.
Budaya malu juga ditunjukkan oleh sebagian elite atau politisi yang tetap “PD” mencalonkan diri sebagai anggota legislatif periode berikutnya, kepala daerah atau birokrat yang walau kinerjanya buruk “PD” saja ikut-ikutan nyapres.
Bagi mereka yang penting peluang untuk mencalonkan diri terbuka, dan berbagai cara (termasuk melalui politik uang atau mengapitalisasi agama), apalagi ada juga parpol yang menomorsatukan elektabilitas calon yang bisa membuka peluang untuk menang.
Dalam situasi seperti itu, rasa malu agaknya sudah tercampakkan, berganti nafsu angkara murka untuk mendapatkan uang, kekuasaan atau jabatan.
Selain menjalin hubungan perdagangan barang dan jasa serta Investasi yang erat dengan Jepang, ke depan mungkin kita perlu mengimpor budaya malu dari sana, lalu menanamkannya melalui mata pelajaran atau kurikulum pada anak-anak sedini mungkin.
