ARUS demokratisasi di era now agaknya sulit terbendung, bahkan di negeri-negeri yang selama ini tertutup sekali pun sehingga isu-isu yang semula tak terduga bisa memicu protes dan perlawanan rakyat.
Rangkaian aksi unjuk rasa terjadi di sejumlah kota di China pasca kematian 10 orang akibat kebakaran di rusun di kota Urumxi, Prop. Xinjiang 25 November lalu di tengah pemberlakuan lockdown disebabkan lonjakan penyebaran Covid-19 pekan lalu.
Sejumlah pengamat ekonomi juga menilai, pengetatan kembali prokes kesehatan menyusul lonjakan penyebaran Covid-19 di China sejak beberapa pekan lalu akan memperberat beban perekonomian rakyat yang sudah tertekan akibat imbas selama pandemic.
“Perekonomian China agaknya semakin tertekan karena pandemi tidak kunjung berakhir, sementara krisis kesehatan juga nelum teratasi, “ kata analis senior Swiss-quote Bank, Ipek Ozkardzerkaya dalam catatannyayang dirilis (28/11).
Sementara ekonom Natixis, Gary NG mengingatkan, pasar Asia sanget terkait satu dan lainnya sehingga dampak distorsi yang terjadi di pasar China bisa meluas ke berbagai negara.
“Pasar tidak menghendaki ketidakpastian, sementara yang terjadi hal itu, “ tuturnya. Akibatnya, pasar pun merespons negatif, tercermin daro anjliknya harga minyak WTI ke level 74 dollar AS per barrel dan jenis Brent 81 dollar AS.
Rakyat China agaknya sudah jenuh pada kebijakan ketat pemerintah terkait Covid-19 dan menganggapnya gagal mengendalikan penyebaran virus yang semula terdeteksi di Pasar Huanan, Prov. Hubei, medio Desember 2019 lalu menjadi pandemi global.
Masyarakat juga menganggap pemerintah lebai, misalnya jika ditemukan seorang terjangkit Covid-19, tak hanya seluruh apartemen , tetapi kebijakan karantina bahkan diberlakukan di seluruh wilayah tersebut.
Unjuk rasa menentang kebijakan pemerintah yang merupakan kejahatan serius di China sejauh ini terjadi antara lain di kota Urumxi, Beijing, Wuhan dan kota niaga, Shanghai yang sebagian besar pesertanya mahasiswa.
Gegara Jilbab
Semetara itu, rezim pemerintah Iran yang tertutup dan dikuncilkan oleh Barat pasca Revolusi Iran 1979 saat ini kewalahan menghadapi aksi-aksi unjuk rasa yang marak di sejumlah kota menyusul tewasnya perempuan keturunan etnis minoritas Kurdi, Mahsa Amini (22).
Mahsa tewas beberapa hari setelah ditangkap oleh polisi penegak moral Iran (kemungkinan semacam Satpol PP) 13 Sept. lalu karena cara berpakaiannya (mengenakan jilbab) dianggap tidak sesuai dengan ketentuan.
Kabar kematian remaja itu, diduga akibat penganiayaan oleh polisi, menyebar ke seluruh penjuru Iran dan memicu aksi-aksi kekerasan yang sejauh ini sudah menewaskan sekitar 300 orang.
Di era demokratisasi didukung kemajuan teknologi yang membuat orang cepat mendapat akses informasi, lalu menggalang sikap atau aksi bersama, agaknya semakin sulit dicegah.
Peringatan buat pemerintah dimana saja, upaya untuk menutup-nutupi persoalan, defensif atau bersikap abai, tidak transparan bisa memicu perlawanan rakyat.
