PEMERINTAH terus berusaha mengisi Cadangan Pangan Nasional dengan 11 komoditi pokok, namun sayangnya jumlah yang diimpor masih lebih banyak dari yang dihasilkan pertanian lokal.
Cadangan beras seperti dikutip Kompas dari Badan Pangan Nasional (4/4), sudah terisi 245.370 ton per bulan atau sekitar 9,0 persen dari jumlah kebutuhan 2.580.897 ton dan rencana impor 500.000 ton, sedangkan cadangan kedelai 775,7 ton, gula pasir 223.573 ton, daging sapi atau daing kerbau 8.096 ton dan 241,03 ton.
Jadi, kebutuhan pokok pangan saat Ramadhan sampai Idul Fitri 2023, menurut Kepala Badan Pangan Nasional (NFA) Arief Prasetyo Adi, 32
Namun demikian, ada sejumlah bahan pokok yang impornya harus dipercepat yakni daging ruminansia, gula konsumsi dan bawang putih, dan peran Bulog akan ditingkatkan untuk megisi cadangan beras pemerintah (CBP).
Berdasarkan data dari NFA, pemerintah berencana mengimpor beras 500.000 ton, jagung 527.241 ton, kedelai 746.956 ton, bawang putih 190.325 ton, daging sapi 89.054 ton dan gula konsumsi 448.550 ton.
Sebelumnya, impor beras oleh pemerintah pada 2022 yang baru terealisasikan pada awal 2023 sebanyak 492.863 ton dan impor kedelai serta jagung Januari dan Februari lalu masing-masing 127.165 ton dan 352.666 ton.
Banyaknya impor komoditi pangan diingatkan oleh anggota DPR Komisi IV Firman Subagyo yang dianggap tidak sejalan dengan semangat UU No. 18 tahun 2012 tentang pangan yang mengedepankan kemampuan produksi dan pengadaan stok nasional.
“Semangat UU Pangan adalah kemandirian dan kedaulatan pangan, bukan impor. Jika kebutuhan dalam negeri sudah cukup, kenapa impor?.
Namun persoalan di lapangan, selain menguntungkan importir, impor dilakukan karena produksi cukup, tapi distribusinya bermasalah (transportasi, cuaca dsb), stok menghilang akibat ulah spekulan atau harganya lebih mahal, sebaliknya mutunya lebih rendah.
Banyak “PR” harus dilakukan di sektor komoditi pangan, mulai dari peningkatan kualitas dan produktivitas, sebaran sentra produksi sampai pemerataan distribusinya dan juga pengawasan terhadap oknum dan pengusaha nakal.
