MALAYSIA memilih jalur perundingan dengan China terkait isu sengketa maritim di kawasan ekplorasi gas di perairan Laut China Selatan yang juga diklaim oleh China sebagai bagian wilayahnya.
Seperti dilaporkan Bernama (Senin, 3/4), isu LCS merupakan salah satu topik utama dialog antara PM Anwar Ibrahim dengan Presiden Xii Jinping dan PM Li Qiang pekan lalu.
China sejauh ini mengklaim hampir seluruhnya (90 persen) dari perairan seluas dua juta Km2 di LCS yang tumpang tindih dengan klaim Malaysia, Brunei, Filipina, Taiwan dan Vietnam.
Nelayan China didukung kapal-kapal penjaga pantai juga beroperasi sampai memasuki ZEEI di Laut Natuna Utara yang dianggapnya sebagai wilayah tangkapan ikan tradisionalnya. Klaim tersebut ditolak oleh keputusan Mahkamah Arbitrase pada 2016.
Bahkan lebih jauh lagi, penempatan pos-pos ut memicu perlombaan persenjataan di kawasan serta kehadiran kapal-kapal perang AS serta pembentukan aliansi keamanan Australia, Inggeris dan AS (AUKUS).
Malaysia mengeluhkan, Petronas, BUMN-nya di sektor energi yang beroperasi di ladang minyak dan gas di ZEEM sering terganggu dengan lalu-lalangnya kapal perang China di dekat proyek lepas pantainya tersebut.
Malaysia pada 2021 pernah memanggil Dubes China terhadap ulah kapal-kapalnya yang memasuki perairannya, bahkan tahun sebelumnya, kapal survei China berhadap-hadapan dengan kapal eksplorasi yang disewa Petronas.
Kapal penjaga pantai China bernomor CCG 5901 juga dilaporkan beroperasi di dekat kawasan pengembangan gas Kaswari di lepas pantai Negara Bagian Serawak yang diperkirakan memiliki cadangan gas tiga riliun kaki kubik dan akan beroperasi tahun ini.
Sebaliknya Jubir Kemlu China, Mao Ning mengaku tidak paham dengan insiden yang dikemukakan pihak Malaysia dan yang jelas, kapal-kapal penjaga pantainya beroperasi di dalam wilayah juridiksi China sehingga tidak ada yang perlu dipersoalkan.
China juga mengaku, pihaknya sudah mendorong pembicaraan kode tata perilaku pengelolaan sengketa di LCS sambil berkomitmen memperkokoh hubungan dengan Malaysia.
Menlu Li mengemukakan, kedua negara dan juga negara-negara lain yang terlibat sengketa di lCS harus ikut mendorong pembicaraan terkait kode etik untuk memastikan perdamain dan stabilitas kawasan.
Jalur dialog jauh lebih bermanfaat, karena perang tidak ada gunanya selain menimbulkan kerusakan dan jatuhnya korban jiwa. AFP/Reuters)
