BURKINA Faso, negara bekas protektorat Perancis di Afrika Barat tiba-tiba muncul di pemberitaan global akibat pembantaian 60 orang oleh kelompok berseragam tentara di Desa Karma, Prov. Yatenga, Burkina Faso utara dekat perbatasan Mali.
Jaksa setempat, Lamine Kabore, Minggu (23/4) melaporkan, aksi pembantaian di wilayah yang dikuasai oleh kelompok milisi berafiliasi dengan Al-Qaeda dan Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS) itu sudah berulang kali terjadi.
Kabore seperti dikutip Reuters (23/4) mengatakan, penyelidikan atas tragedi tersebut telah dillakukan, namun rincian lebih lanjut mengenai serangan dan aksi pembantaian itu tidak pernah terungkap.
Sementara Human Rights Watch dalam laporannya yang dirilis Maret lalu menyebutkan, serangan oleh kelompok bersenjata terhadap warga sipil terus meningkat, sebaliknya pasukan keamanan Burkina Faso dan milisi pertahanan telah melakukan sejumlah operasi kontra-terorisme yang kejam.
Panggung politik di negeri berpenduduk sekitar 21 juta jiwa yang terisolasi dengan daratan itu juga diwarnai aksi kekerasan dan pertumpahan darah.
Beberapa saat setelah pimpinan kudeta, Ibrahim Tarore diangkat 15 April lalu, juga terjadi serangan oleh kelompok tak dikenal terhadap pasukan pemerintah dan sukarelawan, menewaskan 40 orang dan melukai 33 lainnya.
Kerusuhan di wilayah tersebut diawali dari Mali yang berbatasan dengan Burkina Faso, ketika kelompok milisi menumpas pemberontakan oleh separatis Tuareg pada 2013, lalu menyebar ke Niger tetangga di selatan, sehingga menewaskan ribuan orang dan membuat lebih dari 2,5 juta penduduk Burkina Faso mengungsi.
Burkina Faso sebelumnya adalah koloni Perancis yang disebut Volta Hulu lalu, diganti setelah kemerdekaannya pada 5 Agustus 1960 oleh Presiden Thomas Sakara berasal dari Burkina atau “Orang Terhormat” dalam bahas Mossi, dan Fasso berarti “tanah air” dalam bahasa Dioula.
Rakyat di sejumlah negara miskin di benua hitam Afrika sering menjadi tumbal di tengah perebutan kekuasaan oleh para elitenya.
