PANGGUNG politik di negeri ini pengap akibat kegaduhan di antara elitenya terkait hal-hal sepele seperti pro-kontra pernyataan Presiden Jokowi tentang cawe-cawe yang dianggap bernuansa endorsemen atau dukungan bagi capres tertentu.
Jokowi semula menampik anggapan bahwa pertemuannya dengan pimpinan enam parpol pendukung pemerintah (PDI-P, Gerindra, PKB, PPP, PAN dan Golkar di Istana Merdeka (3/5).
“Bukan cawe-cawe, wong itu cuma diskusi, “kata Jokowi sehari setelah pertemuan itu (4/5) seraya menambahkan, dirinya tidak hanya selaku kepala negara tetapi juga pejabat politik sehingga wajar berdiskusi dengan para pimpinan parpol.
Sebaliknya, oposisi (PKS dan Partai Demokrat) menilai, presiden selayaknya juga mengajak pimpinan mereka, apalagi helatnya digelar di istana kepresidenan yang merupakan simbul kenegaraan RI.
Meresponsnya, Jokowi mengatakan, membahas kemungkinan bakal capres dan cawapres adalah hal wajar dan mengaku, ia memang tidak mengundang Ketum Nasdem (juga Ketum PKS dan Partai Demokrat-red).
“Saya bicara apa adanya. Nasdem kan sudah membangun koalisi sendiri. (sebaliknya-red), gabungan (enam partai) yang ngumpul ingin membicarakan kerjasama politik yang lain. Mestinya ini kan memiliki strategi besar. Masak yang di sana ingin mengetahui strateginya, “ tutur Jokowi.
Polemik terkait preferensi Jokowi pada dua capres yakni Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto makin santer, tampak misalnya kehadiran Prabowo yang menjabat menhan di acara penanaman mangrove di Jakarta bersama presiden atau saat Ganjar ikut dalam pesawat kepresidenan.
Isu cawe-cawe terus bergulir dan pembelaan Jokowi belum bisa meredam polemik tersebut, sehingga ia mencoba mengklarifikasinya dengan frasa lain yang malah menuai kontroversi baru.
Untuk Bangsa dan Negara
Jokowi dalam pertemuan dengan para pemred media di Jakarta (29/5) mengatakan, ia akan cawe-cawe dalam Pemilu 2024 demi kepentingan negara, kepentingan nasional, bukan kepentingan capres atau cawapres.
Alasannya, menurut presiden, keberlanjutan kebijakan strategis pemerintahan saat ini dinilai penting agar RI bisa meloncat menjadi negara maju yang ditentukan oleh kepemimpinan nasional ke depannya.
Lebih jauh Jokowi mengatakan, ia cawe-cawe untuk kepentingan positif, termasuk untuk tidak memanfaatkan TNI dan Polri (untuk kepentingannya-red) dan memastikan Pemilu 2024 berlangsung demokratis, jujur dan adil.
Penjelasan Jokowi tersebut juga belum menghentikan polemik terkait cawe-cawe karena kubu Koalisi Perubahan (Nasdem, Partai Demokrat dan PKS) masih mencurigai, ia akan berusaha menjegal tampilnya, capres, cawapres atau calon anggota legislatif di panggung politik yang berseberangan.
Kubu Koalisi Perubahan dan sejumlah tokoh yang berseberangan dengan Jokowi memintanya agar berlaku sebagai sosok negarawan, yang berdiri di tengah, tidak menunjukkan keberpihakan pada capres atau cawapres tertentu.
Masalahnya, apakah dengan bergeming atau masak bodoh menyaksikan kemungkinan naiknya calon pemimpin yang berpotensi mengusung politik identitas atau tidak memiliki greget terkait pemberantasan korupsi yang sudah merasuki segenap sendi-sendi bangsa disebut negarawan?
Capres yang diajukan Koalisi Perubahan (Nasdem, Partai Demokrat dan PKS) Anies Baswedan mengatakan, ia menerima banyak aspirasi dan kecemasan mengenai pernyataan presiden yang bersikpa tidaka netral dalam pemilu mendatang.
Sementara Wapres ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla saat diminta komentarnya menyebutkan ia mendukung pernyataan Jokowi sepanjang cawe-cawe bertujuan mengawal demokrasi dan melaksanakan Pemilu secara jujur dan adil.
Lupakan polemik tentang cawe-cawe dan rakyat hendaknya bersatu-padu melawan praktek money politics, jeli dan cermat memilik sosok calon pemimpin yang memiliki komitmen dalam pemberantasan korupsi, kesewenangan, ketidak adilan dan pencitraan
