“LAIN padang lain belalang, lain lubuk lain ikannya”, ungkap pepatah lawas yang agaknya pas untuk menggambarkan perbedaan antara penduduk Amerika Serikat dan Indonesia terkait penilaian terhadap pemimpin atau calon pemimpinnya.
Presiden AS Joe Biden tersandung, lalu terjatuh dalam posisi berlutut usai bangkit dari duduk untuk menyerahkan sertifikat kelulusan siswa Akademi Angkatan Udara AS di Colorado Springs, AS, Kamis (1/6).
Biden tidak mengalami cedera pada kejadian itu, langsung bangkit dibantu pengawalnya, lalu menyapa hadirin sambil tertawa dan mengatakan: “Saya tersandung kantong pasir” untuk menunjukkan ia baik-baik saja.
Namun insiden kecil tersebut menjadi viral dan memancing perdebatan di media mengenai apakah seusia Biden saat ini (80) masih layak untuk memimpin AS.
Pasalnya, presiden ke-46 AS itu yang akan nyapres lagi untuk masa jabatan keduanya (2024 -2028) adalah presiden tertua di negara Paman Sam yang akan bersaing dalam Pilpres 2024 melawan mantan Presiden Donald Trump (76).
Biden sebelumnya juga pernah terpeleset saat menaiki tangga pesawat Kepresidenan Air Force One pada 2020, dan mengalami retak kaki karena jatuh saat bermain dengan anjingnya beberapa pekan menjelang pelantikannya.
Saat menghadri KTT G20 di Bali, Mei lalu, Biden juga nyaris terjatuh saat naik tangga Taman Hutan Rakyat di Ngurah Rai dan saat turun dari sepeda setelah berkeliling di Taman Nasional Henlopen di kampugnya di Delaware, AS.
Para calon pemilih dan publik di AS sangat sensitif terhadap calon presiden atau presidennya, baik terkait kondisi fisiknya, ucapan atau responnya terkait isu-isu penting yang menjadi topik utama, seperti masalah anggaran, pajak, utang, politik luar negeri dan lainnya.
Contohnya, Skandal Watergate yang berujung pengunduran diri Presiden Richard Nixon pada era 1970-an karena konspirasi penyadapan terhadap lawan politiknya terungkap.
Presiden Bill Clinton juga terkena pemakzulan pada 1998 akibat terkuaknya skandal seks dengan pegawai magang di Gedung Putih, Monica Lewinski.
Di Indonesia lain lagi
Berbeda dengan di Indonesia, rendahnya literasi politik rakyat, membuat capres, cawapres atau caleg yang memiliki kedekatan agama, suku atau yang populer, baik penampilan fisik mau pun tutur katanya, relatif tinggi elektabilitasnya .
Rakyat juga tidak memperoleh banyak pencerahan dari debat yang dilakukan antar pendukung atau kontestan, yang saling serang tanpa berdasaran fakta atau data. Yang penting, piawai bermain kata-kata, berani berkelit, ngeyel atau berkilah.
Lebih parah lagi, jika praktek money politics marak lagi, khususnya dalam pemilihan legislatif nanti. Apa yang bisa diharapkan rakyat dari wakil-wakil mereka di parlemen nanti jika diisi oleh orang-orang yang terpilih hanya karena membayar?
Sebagian masyarakat juga tidak peduli apa yang disampaikan calon pilihannya terkait suatu isu, karena sering juga tidak paham, mereka fanatik terhadap calon pujaannya dan sebaliknya, mencerca apa saja yang dilakukan calon yang diajukan lawan.
Buktinya, elektabilitas calon pilpres 2024 yang digadang-gadang partai seperti Menhan Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan mantan Gubernur DKI Anies Baswedan sejak awal selalu menempati tempat tiga teratas.
Hanya posisi Ganjar sempat turun ke urutan kedua setelah Prabowo saat ia ikut melarang kehadiran timnas Israel dalam laga Piala Dunia Sepak Bola U-20 yang digelar di Bali, Mei lalu, namun beberapa pekan kemudian naik lagi.
Banyak pula yang tidak peduli dengan rekam jejak para calon, kegagalan atau keberhasilannya, kekeliruan, kealpaan atau kebajikan yang pernah dilakukannya di masa lampau.
Anggota parlemen yang pernah menjadi terpidana kasus korupsi pun, ada yang masih PD, mencalonkan diri lagi kecuali setelah terbit ketetapan MK No. 87PUU-XX/2022 tanggal 30 Sept, 2022 yang melarang mantan terpidana korupsi sebelum lima tahun bebas untuk nyaleg.
Menangnya Jokowi, muka baru dari Solo yang bukan elite militer atau tokoh politik dalam Pilgub DKI Jakarta 2012, lalu memenangi pilpres 2014 dan 2019 adalah pengecualian dari banyak fakta-fakta lain di Indonesia.
Edukasi publik untuk memilih calon pemimpin berdasarkan rekam jejak, integritas dan kapabilitas serta keberpihakannya pada rakyat harus terus dibangun, jika tidak dari pemilu ke pemilu yang menghabiskan energi dan biaya amat besar, yang bakal tampil sosok “yang itu itu lagi”, bukan kader terbaik bangsa.
Mari kita pilih capres, cawapres yang amanah, mampu dan mau bekerja keras untuk menyejahterakan rakyat, adil dan bijaksana, dan jangan pilih sosok yang manis di mulut, menebar pencitraan dan janji-janji palsu, apalagi yang menjual-jual ayat dan agama untuk mengejar ambisinya.
