REZIM militer atau junta Myanmar merekrut kaum muda untuk bergabung wajib militer dan mengirimkan mereka ke zona perang.
BBC Indonesia melaporkan (4/5), alih-alih sukarela seperti yang tertulis pada undang-undang, junta justru memaksa, mengintimidasi, dan mengancam anak muda untuk bergabung ke satun satuan tempur.
Cara ini dianggap para pegiat HAM sebagai ‘perbudakan modern dan perdagangan manusia’ yang akhirnya memicu eksodus anak muda ke luar negeri. Kini, satu generasi di Myanmar telah hilang.
Seorang remaja. Maung Maung diculik paksa dan diintimidasi oleh anggota organisasi paramiliter saat membeli makanan di dekat Klenteng Sule, di pusat kota Yangon.
“Mereka meneriaki saya, ‘Kamu harus bilang kalau kamu bersedia ikut wajib militer secara sukarela. Kalau menolak, atau mencoba pulang ke rumah, saya akan membunuhmu’,” tutur Maung Maung menirukan ancaman anggota para militer itu, seraya menambahkan: ‘”Saya ketakutan dan tidak tahu apa yang akan terjadi.”
Penculikan Maung Maung adalah bagian dari strategi junta untuk terus menambah personel mereka menyusul kekalahan militer Myanmar yang bertubi-tubi sejak “Operasi 1027” pada Oktober 2023 lalu.
Operasi ini diinisiasi oleh “The Brotherhood Alliance” yang terdiri dari tiga kelompok etnis bersenjata di bagian utara Myanmar.
Aliansi ini berhasil menguasai sekitar 180 pangkalan militer dan kota-kota lainnya hanya dalam waktu beberapa minggu.
Mengambil kesempatan ini, Pasukan Pertahanan Rakyat (PDF) – sebuah kelompok bersenjata yang dibentuk oleh pemerintah eksil Myanmar (Pemerintah Persatuan Nasional – NUG), juga ikut menyerang junta di daerah lain.
Serangan dari dua kubu inilah yang melemahkan kekuatan dan menyudutkan posisi junta sejak kudeta pada Februari 2021 silam.
Wajib militer
Meski Ditolak Parlemen Untuk merebut kembali kekuasaan, junta memberlakukan wajib militer sejak 2024 untuk laki-laki berusia 18-35 tahun dan perempuan berusia 18-27 tahun.
Kebijakan ini memicu protes dan konflik di seluruh Myanmar. Dalam realitanya, alih-alih sukarela, perekrutan tentara justru penuh dengan paksaan, ancaman, dan intimidasi.
Warga lainnya, Aung Htun (36) ditangkap oleh pasukan loreng di rumahnya di Naypyitaw, teritori kekuasaan militer terkuat di Myanmar.
“Mereka menuduh saya anggota PDF, padahal tidak. Mereka menodong pistol ke kepala saya, memborgol, dan membawa saya ke kantor polisi,” ujar Aung Htun.
“Mereka menahan dan menyiksa saya. Mereka mencuil dan membalikkan kuku kaki saya.”
Sebelumnya, junta hanya merekrut 12,000 per tahun dari 2000 hingga 2020. Namun, dalam dua tahun terakhir, setidaknya 110.000 kaum muda menjadi satuan militer, merujuk laporan organisasi HAM yang dibentuk oleh para pembelot militer, Myanmar Defence and Security Institute (MDSI).
Angka ini hampir 10 kali lipat dari rata-rata perekrutan sebelumnya.
MDSI juga menyebut bahwa proses perekrutan tentara menjadi lebih ‘sistematis dan terorganisir’.
Setidaknya ada tiga metode yang digunakan, berdasarkan laporan tersebut dan hasil wawancara BBC kepada para pembelot wajib militer.
Metode pertama adalah perekrutan berbayar. Artinya, kaum muda diiming-iming gaji besar jika ikut wajib militer.
Metode berikutnya adalah undian. Pejabat desa mengundi nama anak muda yang akan dikirimkan untuk wajib militer dari kampungnya. Mereka yang namanya muncul dalam undian, harus mau bergabung dengan junta.
Biasanya, trik ini berhasil menarik hati mereka yang rentan secara finansial.
Pejabat desa mengundi nama anak muda yang akan dikirimkan untuk wajib militer dari kampungnya. Mereka yang namanya muncul dalam undian, harus mau bergabung dengan junta.
Jika mereka menolak, mereka harus mengganti ‘undian’ dengan uang atau ‘membeli’ orang lain yang telah disiapkan dan dipasok oleh organisasi paramiliter.
Metode terakhir adalah yang paling sering digunakan, yakni penangkapan atau penculikan paksa—seperti dalam kasus Maung Maung dan Aung Htun. (BBCI/ns)
