PARA panglima militer negara-negara Afrika Barat telah sepakat untuk melakukan intervensi atas kudeta militer yang terjadi di Niger terhadap pemerintah sipil di bawah Presiden Mohammed Bazoum pekan lalu (26/7).
Untuk itu, Masyarakat Ekonomi Afrika Barat (ECOWAS) telah memberikan tenggat waktu sepekan terhadap pimpinan junta militer yang semula menjabat Komandan Pasukan Paspamres Jenderal Anbdourahamane Tchiani untuk menyerahkan kekuasaan pada Presiden Bazoum.
“Kembalikan kekuasaan pemerintah sipil atau kami akan gunakan kekuatan militer, “ demikian isi pernyataan para panglima negara-negara anggota ECOWAS yang berembuk di Abuja, Nigeria 30 Juli lalu.
Pimpinan kudeta, Jenderal Chiani sebaliknya berdalih, ia terpaksa mengambil alih kekuasaan dari Presiden Bazoum yang dianggapnya lemah menghadapi aksi-aksi kelompok ekstrim Al-Qaeda dan ISIS di negaranya.
Chiani juga mengritik keengganan pemerintahan Bazoum berkooridinasi dengan negara tetangganya seperti Bukina Faso, Mali dan Nigeria yang juga menghadapi aksi-aksi kedua kelompok ekstrim tersebut.
Niger sendiri yang termasuk salah satu negara miskin di dunia, dengan jumlah penduduk sekitar 25 juta jiwa, sejak merdeka pada 3 Agustus 1960 telah mengalami tujuh kali kudeta oleh kelompok militer.
Bekas penjajah Niger, Perancis, juga negara-negara Barat lainnya terutama Amerika Serikat mengecam kudeta tersebut dan mendesak pemulihan kembali kekuasaan pada pemerintah sipil, sementara Jerman meminta agar mediasi dengan pimpinan junta terus dilanjutkan.
Sebaliknya pemerintah Rusia dalam pernyataannya, mengaku mengamati dengan cermat perkembangan situasi di Niger dan mengimbau agar tidak ada intervensi asing ke negara itu, karena tidak akan menyelesaikan masalah.
Sementara kelompok junta yang menhan Presiden Bazoum bersama keluarganya di ibukota, Niamey, sejak sembilan hari lalu, bersumpah untuk merespons setiap upaya intervensi asing
Di negara yang demokrasinya belum berjalan baik, kudeta atau kekuatan otot memang salah satu cara paling singkat meraih kekuasaan.
