PEMERINTAH berupaya memastikan agar stok beras sebesar 1,2 juta ton sampai akhir tahun untuk mengantisipasi kelangkaan dan lonjakan harga beras global dan juga penyaluran bantuan bagi warga yang memerlukan.
Presiden Jokowi dalam peninjauan ke Gudang Bulog di Darmaga, Bogor (11/9) menyebutkan, cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang-gudang Bulog saat ini 1,6 juta ton yang akan naik lagi menjadi dua juta ton jika realisasi impor dari Kamboja tiba.
Sebelumnya, pemerintah berusaha menaikkan CBP sebanyak 650.000 ton, 400.000 ton di antaranya diimpor dari Thailand dan Vietnam serta 250.000 ton sisanya dari Kamboja, sementara berdasarkan data dari Badan Pangan Dunia (FAO), indeks harga beras saat ini mencapai titik tertinggi sejak 15 tahun lalu
Bulog sendiri juga menaikkan harga beras operasi pasar (OP) atau program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) per 1 Sept. menjadi Rp54.500 per lima kg dari sebelumnya Rp47.000, sementara Harga Eceran Tertinggi (HET) di pasar-pasar tradisional juga naik menjadi Rp10.900 dari Rp9.450 per kg sebelumnya.
Harga beras naik di pasaran global terutama akibat dampak perubahan musim sebagai fenomena El-Nino, terganggunya rantai pasokan komoditi pangan (terutama jagung dan gandum) akibat perang Rusia – Ukraina. Situasi tersebut diperparah atas kebijakan sejumlah negara produsen utama padi seperti India yang menahan stoknya untuk kepentingan konsumen dalam negeri.
Sementara itu, data BPS juga menyebutkan, harga rata-rata bulanan gabah dan beras nasional juga mencapai rekor tertinggi dalam 15 tahun terakhir ini yakni Rp5.832 per kg untuk gabah kering panen (GKP) pada Agustus 2023 atau tertinggi kedua sejak Januari 2008.
Sebaliknya, harga pembelian pemerintah (HPP) ditetapkan Rp5.000 per kg untuk GKP sehingga pihak Bulog tidak mampu menyerap GKP di tingkat petani karena harganya di atas patokan HPP.
Sementara itu, pemerintah mulai 11 Sept. menyalurkan bantuan beras untuk tiga bulan (Sept. – Nov. 2023) masing-masing 10.kg beras untuk tiga kali penyaluran bagi setiap keluarga penerima manfaat.
Namun yang dicemaskan, pendistribusian bansos sering salah sasaran, yang berhak tidak menerima, sebaliknya yang menerima orang yang tidak berhak akibat pendataan yang amburadul, sarat kepentingan atau dilakukan asal-asalan.
Beras adalah komoditi strategis yang bisa dikapitalisasi untuk tujuan politik oleh kelompok tertentu, sehingga penanganan terutama pendistribusian bantuan agar dilakukan transparan dan adil serta tepat sasaran.
