NILAI tukar Rupiah terhadap Dollar AS terus melemah, tercatat pada pembukaan perdagangan Selasa pagi (28/4), turun 12 poin (0,07 persen) menjadi Rp 17.223 dolar AS dari Rp 17.211 hari sebelumnya.
Tren pelemahan Rupiah telah memicu kekhawatiran publik yang diunggah di media sosial. Sejumlah unggahan seperri dilaporkan kompas.com (28/4) bahkan membahas skenario jika Rupiah melemah hingga Rp 20.000 per dollar AS.
“Skenario terburuk, apa yang terjadi kalau Dolar tembus Rp 20.000 besok?” tulis akun @din*********, Minggu (26/4). Dalam unggahan tersebut disebutkan bahwa dampaknya bisa berupa kenaikan harga bahan pokok seperti mi instan dan tempe, barang elektronik seperti gadget dan laptop, hingga biaya pendidikan.
Lalu, apa sebenarnya dampak jika Dollar AS benar-benar menembus Rp 20.000, dan apa penyebab pelemahan Rupiah saat ini?
Ekonom Senior Universitas Paramadina sekaligus praktisi kebijakan publik, Wijayanto Samirin mengemukakan, jika nilai tukar mencapai Rp20.000/per dollar AS dalam waktu dekat ini, dampaknya akan segera terasa.
Ia menyebutkan dampaknya a.l Inflasi meningkat, akibat kenaikan harga barang impor (imported inflation), cicilan utang luar negeri naik, baik pemerintah maupun swasta karena nilai rupiah melemah, sedangkan capital outflow meningkat, karena kepercayaan terhadap Rupiah menurun sehingga menekan nilai tukar lebih jauh.
Penyebab pelemahan nilai tukar rupiah, menurut Wijayanto, merupakan kombinasi dari banyak faktor seperti komunikasi yang buruk dari pemerintah khususnya Menteri Keuangan dalam 1-2 minggu terakhir menjadi salah satu penyebabnya.
“Misalnya terkait ide memajaki Selat Malaka dan menolak tawaran utang Dana Moneter Internasional (IMF),” kata Wijayanto.
Menurut dia, hal ini justru mengindikasikan bahwa IMF menilai Indonesia mengalami kesulitan fiskal sehingga menawarkan utang tersebut.
Selain itu, pernyataan tidak umum terkait komitmen S&P (Standard & Poor’s), salah satu lembaga pemeringkat kredit terbesar di dunia, yang menjamin rating Indonesia tidak berubah dalam dua tahun ke depan, juga dinilai Wijayanto menjadi faktornya.
“Kemudian, beberapa kritik yang tidak proper ke investor dan berbagai lembaga keuangan asing,” tutur Wijayanto.
Kebijakan fiskal
Pada bagian lain Wijayanto menilai, kebijakan fiskal jauh dari stabil, tidak tidak solid dan sustainable.
“Upaya penghematan tidak dilakukan secara menyeluruh terlihat dari pemerintah yang tetap mempertahankan program-program mahal,” katanya.
Wijayanto juga menilai, Struktur Neraca Pembayaran Indonesia juga mengalami defisit primary income, yakni arus uang keluar ke investor asing lebih besar dari yang masuk.
“Akhir-akhir ini kita mengalami defisit primary income yang semakin besar, artinya banyak devisa keluar untuk membayar return investasi asing dan dividennya,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa tahun 2025, nilai defisit tersebut sangat besar hingga mencapai 38,2 miliar Dollar AS (sekitar Rp 657 triliun kurs hari Senin, 27/4).
Nominal tersebut bahkan sudah jauh lebih besar dari investasi langsung dari asing (FDI) yang masuk yakni hampir 3 kali lipat.
“Lalu, di tahun yang sama investasi portfolio juga mengalami net outflow 9,4 miliar Dollar AS. Tren ini diperkirakan akan berlanjut di tahun 2026, dan tahun-tahun berikutnya,” tambah Wijayanto.
Lebih jauh Wijayanto Ia mengatakan, nilai tukar mata uang pada akhirnya menggambarkan daya saing dan produktifitas ekonomi suatu negara.
“BI terlihat sudah berupaya maksimal melakukan intervensi untuk menjaga nilai tukar Rupiah, tetapi ini tidak akan berhasil jika Pemerintah tidak mengimbangi,” kata Wijayanto.
Menurutnya, pemerintah mesti membenahi dan memperbaiki gaya komunikasi, kemudian memperbaiki soliditas APBN, memperbaiki iklim investasi dan iklim usaha, dan secara serius berupaya memperbaiki struktur neraca pembayaran Indonesia.
“Hal yang terakhir ini memerlukan effort jangka panjang lintas bidang, baik itu kebijakan fiskal, moneter, maupun sektoral,” jelas Wijayanto.
Jalan semakin terjal yag harus dilalui perekonomian Indonesia, baik akibat situasi global yang tak menentu termasuk konflik di Timur Tengah, sementara di dalam negeri perlu juga berbagai pembenahan, mulai dari efisiensi, prioritas, ikllim usaha dan pemberantasan korupsi. Semuanya itu harus dilakukan secara kongkret dan total, tidak sekedar omon-omon atau setengah hati. (kompas.com/ns)
