SUNGGUH pilihan sulit bagi Indonesia untuk bergabung dengan 118 negara atas ajakan Uni Eropa (UE) terkait komitmen peningkatan kapasitas energi terbarukan tiga kali lipat (tripling renewable energy) demi mencegah terjadinya krisis perubahan iklim.
Tawaran yang disampaikan UE per surat kepada Kemenlu RI sekitar bulan lalu, kata Direktur Panas Bumi Kementerian Energi Sumberdaya Mineral (ESDM) Harris Yahya , Minggu lalu (3/12), selain meningkatkan kapasitas energi terbarukan dan menggandakan (doubling) target efisiensi energi.
Indonesia sebagai salah satu negara penghasil emisi CO2 terbesar dunia dalam Sidang COP28 Tentang Perubahan Iklim yang sedang berlangsung di Dubai 28 November sampai 12 Desember menegaskan lagi komitmennya mencapai zero emission pada 2060.
Indonesia sejauh ini mengandalkan sektor kehutanan dan tata guna lahan (FOLU) untuk menekan emisi CO2 dari 922 juta ton pada 2019 saat kebakaran hutan marak, menjadi 222 juta ton pada 2022.
Sebaliknya, upaya penurunan emisi dari sektor lainnya terutama energi, sulit dilakukan, bahkan Indonesia tergantung dari energi fosil sebagai tenaga pembangkit tenaga listik, industri dan alat transportasi pribadi mau pun angkutan massal.
Batubara lebih parah lagi, laporan lembaga riset sektor energi Ember mengungkapkan, emisi batubara per kapita negara-negara anggota G-20 rata-rata naik sembilan persen, bahkan Indonesia melonjak 56 persen dari 2015 sampai 2022.
Target Indonesia bagi penurunan emisi karbon penyebab perubahan iklim sampai 2030 melalui 37 persen penurunan emisi dari kegiatan efisiensi energi dan lebih 50 persen melalui penerapan energi terbarukan.
Transisi energi, a.l. dengan mengurangi penggunaan energi berbahan bakar fosil termasuk pengurangan bertahap batubara, pengembangan pembangkit listtrik dengan energi terbarukan (surya, angin, air, panas bumi), juga pemanfaatan hydrogen, nuklir, penangkapan dan penyimpanan karbon serta kendaraan listrik.
Yang sudah dilakukan RI, kata Harris, mengatur kebijakan dari hulu ke hilir dengan pengenaan insentif dan disinsentif, sementara di hilir, diberlakukan aturan standar minimum kapasitas energi yang membatasi barang-barang dengan tingkat efisiensinya rendah.
Namun demikian, diakuinya masih mengalami kesulitan mencapai target yang ditetapkan, misalnya, dari target lebih 3.600 gigawatt sumber daya energi, realisasi kapasitas terpasangnya sampai semester I, 2023 baru 12,7 gigawatt.
PLN yang membuat Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021- 2030 menyebutkan, 51 pembangkit listrik akan dibangun memanfaatkan sumber energi terbarukan, namun sampai akhir 2022 baru terealisasi 12,3 persen atau jauh di bawah target 23 persen pada 2025.
Presiden Jokowi sendiri di ajang COP28 (28/11) menyebutkan, Idonesia memerlukan investasi satu triliun dollar AS (setara Rp15.439 triliun) atau enam kali lipat APBN untuk mencapai nol karbon pada 2060.
Tanpa cawe-cawe atau dukungan dana dari raksasa-raksasa ekonomi global, sulit bagi negara berkembang termasuk Indonesia untuk merealisasikan nol karbon atau zero emission pada 2060.
