Tahun 2023 dengan segala persoalan, musibah, kisah sukses dan harapan telah kita tinggalkan, dan saat ini bangsa Indonesia sudah memasuki tahun 2024 menyongsong helat besar Pemilu Serentak di tahun 2024.
Bangsa ini masih berkutat dengan kasus-kasus korupsi yang bukannya makin berkurang sejak kehadiran Komisi Anti Korupsi (KPK) yang dibentuk pada 2002, sebaliknya justru makin mencemaskan, tercermin dari Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang turun.
Menurut catatan Transparency Internasional (TI), IPK Indonesia melorot dari 38 ke 34 pada 2022, berada di peringkat 110 dari 180 negara, padahal pada 2019 pernah mencapai skor 40 atau yang tertinggi sejak kehadiran KPK dan yang terendah dengan skor 19 pada 2002.
Kejaksaan RI pada 2023 melaporkan ada 1.647 perkara pada tahap penyelidikan, 1.462 perkara pada tahap penyidikan, 1.766 perkara masuk penuntutan dan 1.699 perkara masuk tahapan eksekusi.
Kerugian negara akibat tindak pidana luar biasa itu juga tidak tanggung-tanggung, Rp29,9 triliun, 5,39 juta dollar AS, 364.200 dollar Singapura, 4.290 Euro, 52.638 ringgit Malaysia dan mata uang lainnya. Jumlah dan nilai kerugian negara tidak termasuk kasus-kasus yang ditangani KPK.
Tak hanya jumlah perkara dan nilai kerugian negara yang fantastis mencerminkan masifnya praktek korupsi, pelakunya juga orang-orang “luar biasa” yang seharusnya jadi panutan dan garda terdepan melawan korupsi.
Lima kasus korupsi yang menonjol selama 2023: eks Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) terkait upeti promosi jabatan di kementerian yang dipimpinnya senilai Rp4,94 miliar, lalu Ketua KPK Firli Bahuri yang ditersangkakan dalam kasus pemerasan dan gratifikasi tehadap SYL.
Kasus Firli yang paling menonjol, selain kedudukannya sebagai ketua rasuah yang beberapa kali terlibat kasus pelanggaran etika, dan juga beberapa kali mangkir saat diminta untuk klarifikasi atau sidang di Dewan Pengawas KPK atau Polda Metro Jaya.
Selanjutnya mantan Menkominfo Johny G Plate yang dipidana 15 tahun karena terbukti mengorupsi proyek pembangunan menara BTS bernilai triliunan rupiah, kemudian eks Gubernur Papua Lukas Enembe yang dipidana delapan tahun karena menilap anggaran Rp45 miliar. Enembe yang divonis 10 tahun bui, keburu meninggal (26/12).
Sementara anggota III BPK Achsanul Qosasi ditersangkakan dalam kasus proyek pembangunan menara BTS yang juga melibatkan Mengkominfi Johhny G Plare atas dugaan menerima suap Rp40 miliar.
Kasus yang menyita pro-kontra publik dan politisi serta elite terkait ketetapan MK atas uji materi batas usia minimal 36 tahun bagi capres cawapres Pilpres 2024 yang dianggap pihak berseberangan sebagai pemberian karpet merah bagi pencalonan putera presiden, Walikota Solo, Gibran Rakabuming Raka.
Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dan paman Gibran, dinilai melakukan pelanggaran etika berat oleh Majelis Kehormatan MK, dan diberhentikan, namun ketetapan MK tidak bisa dianulir, karena dinilai final dan mengikat sehingga Gibran dapat melenggang sebagai cawapres mendampingi Capres nomor urut 3 Prabowo Subianto.
Kekerasan dan Kematian Sunyi di Rumah
Di tengah kehidupan masyarakat, kekerasan dalam rumah tangga berujung kematian dan kematian sunyi cukup menonjol, misalnya PD (41) yang membunuh empat anaknya di Jagakarsa, Jakarta Selatan (3/12), ayah (HR) dan anaknya berusia dua tahun yang ditemukan membusuk di rumahnya di Koja, Jakarta Utara Nov. lalu.
Sejumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga dan kematian disebabkan keterisolasian dari lingkungan akibat sakit, kelaparan atau bunuh diri berujung kematian juga terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia.
Stigma jalan raya khususnya ruas jalan tol sebagai lokasi pencabut nyawa tercermin dari puluhan korban meninggal di ruas Cipali sepanjang 2023 , terakhir kecelakaan bus Handoyo yang menewaskan 12 orang pada 15 Des. lalu. Pada 2023 tercatat 6.179 kecelakaan yang menyebabkan 1.405 orang meninggal.
Seballikya, dari sisi makro, perekonomian Indonesia mulai menggeliat pasca pandemi Covid-19 tercermin dari pertumbuhan 4,49 persen pada triwulan III 2023, walau sedikit melambat dibandingkan periode sama pada 2022 sebesar 5,17 persen.
Sementara, proyek multi years pembangunan IKN yang bakal menjadi legacy pemerintah Presiden Jokowi, namun kontroversial dan menjadi perdebatan sengit di panggung politik antara pendukung dan penentangnya, terus dikerjakan. Pada 2023, dianggarkan Rp29 trilun dari total proyek Rp466 triliun tersebut.
Menyongsong Pemilu Serentak 2024 khususnya pilpres pada 14 Februari diharapkan agar helat akbar demokrasi tersebut berjalan lancar, tertib dan aman dan dari sisi penyelenggara dan peserta, transparan, jujur dan adil, serta bebas dari segala intrik, money politics dan kecurangan serta politik identitas dan isu SARA.
Siapa pun pilihannya, agar persatuan di bawah naungan NKRI di tengah pluralitas dan keberagaman bangsa ini tetap terjaga.
