AUSTRALIA, negeri halaman belakang RI, meningkatkan anggaran kemitraan maritim Asia Tenggara dalam upaya memastikan perairan  kawasan (Laut China Selatan – LCS red) dapat diakses dengan bebas oleh siapa saja.
Hal itu diungkapkan oleh Menlu Australia Penny Wong (5/3) terkait rencana penganggaran 64 juta dollar Australia atau setara Rp655,8 miliar selama empat tahun ke depan termasuk 40 juta dollar Australia (Rp409,8 miliar) Â bagi peningkatan Kemitraan Maritim ASEAN.
Program tersebut, menurut Wong dalam sesi diskusi akademis maritim di KTT Istimewa Australia – ASEAN di Melbourne,Senin lalu (4/3).
Australia agaknya cemas aatas tingginya gejolak di Kawasan maritime di Asia Tenggara, antara lain akibat klaim sepihak China meliputi hampir 90 persen dari dua juta km2 wilayah yang disebutnya masuk dalam Sembilan Garis Putus-putus (nine-dashline) di LCS.
China tetap bergeming dan menganggap perairan sampai Natuna utara sebagai wilayah operasi nelayan tradisionalmya walau hal itu bertentangan dengan hukum internasional, khususnya Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) dan tatanan hukum laut int’l.
Akibatnya, China sering bersitegang dengan sejumlah negara yang juga mengklaim wilayah tersebut seperti Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Taiwan dan Vietnam.
Sejumlah insiden terjadi antara Filipina dan China di LCS dan yang teranyar China dilaporkan mencegat kapal-kapal Filipina yang akan memasok logistik untuk kapal tua yang digunakan pos penjagaan, BRP Sierra Madre di Karang Second Thomas atau Beting Ayungin.
Dalam insiden sebelumnya pada Oktober lalu, kapal penjaga pantai China memasang pembatas apung (buoy) sepanjang 300 meter di titik karang Scarborough yang oleh warga setempat dinamai Bajo de Masinlok.
Tantangan Kawasan
Sementara Wong menilai, Kawasan maritim Asia Tenggara menghadapi sejumlah aksi dari pihak tertentu yang berpotensi menimbulkan destabilisasi, provokatif dan koersif, termasuk ganguan kamanan laut serta citra militerisasi di wilayah sengketa.
Wong juga menyambut baik pernyataan para Menlu ASEAN pada Desember tahun lalu terkait keprihatinan atas beragam kejadian yang dapat mengancam perdamaian dan keamananan regional di bidang maritim.
Australia sendiri terus memperkuat militernya a.l dengan rencana membangun 26 kapal perang dan membentuk aliansi militer tripartit bersama Inggris dan AS (AUKUS) diawali dengan program pembuatan lima kapal selam nuklir.
Indonesia sebagai negara berdaulat dan terbesar di ASEAN, seharusnya juga terus meningkatkan kemampuan militernya agar mampu bergerak sendiri atau bersama-sama menghadapi setiap ancaman. (Kompas/ns)
