HANYA tersisa dua hari lagi menjelang pendaftaran pilkada serentak antara Rabu dan Kamis (27 sampai 29 Agustus), PDI-P masih belum menentukan nama paslon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang diusungnya.
Peluang bagi PDI-P dan parpol lainnya untuk mengajukan calonnya terbuka lebar setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah dari 25 persen perolehan parpol atau gabungan parpol hasil pileg sebelumnya dan 20 persen kursi di DPRD.
Dalam putusan MK yang baru, ambang batas pencalonan kepala daerah diturunkan antara 6,5, 7,5, 8,5 dan 10 persen sesuai jumlah penduduk dalam Daftar Pemilihan Tetap (DPT) di provinsi, kabupaten atau pemerintahan kota (ada empat kriteria).
Putusan MK itu sempat menyulut aksi demo di sejumlah kota seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Ujungpandang, Medan, Menado dan lainnya, Kamis (23/8) karena DPR berusaha “mengakalinya” dengan menyebutkan putusan MK terkait ambang batas tersebut hanya berlaku bagi parpol (kecil) nonDPR.
Usulan penurunan ambang batas pencalonan kepala daerah yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora itu akhirnya diterima DPR setelah Rapat Paripurna yang dijadwalkan, Kamis (22/) untuk menggolkan revisi UU Pilkada terkait ambang batas sesuai kehendak DPR gagal akibat pesertanya tidak memenuhi kuorum.
Hanya 89 anggota dari 575 anggota DPR yang hadir dalam Sidang Paripurna, kemungkinan di kalangan internal DPR tidak kompak, atau nyali sebagian mereka ciut menyaksikan besarnya penolakan publik tercermin dari gelombang unjuk rasa.
Cagub Jakarta belum diputuskan
Jubir PDI-P Chico Hakim mengonfirmasi, partainya tidak mengumumkan calon kepala daerah (Cakada) DKI Jakarta, Senin (26/8) setelah enam cakada di luar wilayah Jakarta diumumkan.
Menjelang pengumuman, beredar kabar, PDI-P akan mengajukan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, namun Anies tidak tampak dalam acara yang dihadiri oleh Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri itu.
Indikasi Anies akan digandeng PDI-P menguat saat ia diterima oleh DPD PDI-P Jakarta, Sabtu (24/), namun dalam pertemuan itu hanya dibahas masalah-masalah kebangsaan dan kerakyatan secara umum, tidak menyinggung pencalonannya.
Nama Anies sebagai cagub dalam perkembangan terakhir dipasangkan dengan mantan Wakil Gubernur Banten Rano Karno. Menurut Chico, calon pasangan gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat akan diumumkan pada kesempatan berikutnya.
Dari hasil survei, Anies dengan 28 % suara tertinggi elektabilitasnya, disusul mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) 20 %, lalu mantan gubernur Jabar Ridwan Kamil (8,5 %) yang diusung 12 parpol dalam Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM Plus).
Bagi PDI-P sendiri memang dilematis, di satu pihak, untuk menghadapi duet Ridwan Kamil (Partai Golkar) dan Suswono (PKS) yang diajukan KIM Plus, diperlukan Anies yang elektabilitas paling tinggi.
Namun sosok Anies yang berseberangan dengan PDI-P dalam Pilkada 2017 dan Pilpres 2019 juga riskan terkait penerimaanya di kalangan internal parpol dan juga basis massa PDI-P.
Ketum PDI-P Megawati juga mewanti-wanti agar sosok calon yang didukung hedaknya tidak hanya mendompleng partainya untuk memenangkan pilkada, lalu dengan mudah kelak meninggalkannya.
Ahok yang elektabilitasnya cukup tinggi, apalagi juga kader (DPP PDI-P) mestinya cukup pantas untuk diajukan, namun mungkin petinggi PDI-P masih menimbang-nimbang kemungkinan munculnya kegaduhan karena penolakan elemen Islam garis keras seperti terjadi pada pilgub DKI Jakarta 2017.
Penentuan cakada di DKI Jakarta paling menonjol, penuh dinamika dan intrik dalam pilkada serentak 2024 diikuti 545 daerah terdiri dari 37 prvinsi, 415 kabupaten dan 93 pemerintahan kota.
