JAKARTA – Kasus penyanderaan WNI oleh kelompok militan di Filipina yang kian berulang mendesak pemerintah untuk melakukan upaya pembebasan yang paling jitu. Namun, Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai berbagai pilihan upaya pembebasan sandera WNI akan memiliki resikonya masing-masing.
“Setiap tindakan itu punya risiko, kalau bernegosiasi seperti apa yang dilakukan (permisif) maka risikonya (pembajakan) berulang. Kalau sama sekali tidak ada negosiasi, maka risikonya jiwa. Nah, sekarang pilihannya mau apa? Jadi masyarakat harus tahu ini, tidak ada yang tanpa risiko,” katanya di Istana Wapres Jakarta, Selasa (12/7/2016).
Menurutnya selama ini Pemerintah Indonesia dan pihak pengusaha memang bersikap terlalu toleran dan permisif dalam upaya membebaskan sandera WNI, yang dalam satu tahun terakhir beruntun terjadi di perairan FIlipina dan Malaysia.
Tetapi JK juga menjelaskan upaya permisif Pemerintah Indonesia itu dilakukan semata-mata untuk mengutamakan keselamatan para korban yang diduga disandera oleh kelompok Abu Sayyaf.
Upaya permisif yang dimaksud antara lain dengan melakukan komunikasi multiarah kepada pihak-pihak terkait dengan berbagai macam cara.
“Ya itu ternyata sama dengan teori pembajakan yang lain, bahwa kalau ditoleransi maka pembajakan itu akan menimbulkan pembajakan berikutnya. Tetapi sekali lagi saya tekankan, apa pun itu, setiap tindakan punya risiko,” jelasnya, dikutip dari Antara.
Diketahui, lagi-lagi kelompok bersenjata yang diduga berasal dari Filipina kembali menyandera tiga warga negara Indonesia yang bekerja di Lahad Datu Negeri Sabah, Malaysia dan dilaporkan telah dibawa ke perairan Filipina sebagai tempat mereka disandera.
