RAMALLAH – Presiden Mahmoud Abbas menegaskan bahwa Palestina tidak bisa diperjualbelikan dan menolak segala upaya untuk memindahkan rakyatnya dari wilayah mereka.
“Palestina tidak untuk dijual,” ujar Abbas, menegaskan kembali sikap tegas bahwa tidak ada bagian dari wilayah Palestina—termasuk Gaza, Tepi Barat, atau Yerusalem—yang akan diserahkan.
Pernyataan ini disampaikan Abbas dalam pertemuan Komite Sentral Fatah di Ramallah, Tepi Barat, Rabu (19/2/2025), sebagaimana dilaporkan oleh kantor berita Palestina, Wafa.
Abbas menekankan bahwa setiap solusi politik untuk konflik Palestina harus berlandaskan legitimasi internasional dan Inisiatif Perdamaian Arab.
Ia juga menyambut baik pernyataan Presiden Uni Emirat Arab, Mohammed bin Zayed, yang dalam pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menolak upaya pengusiran rakyat Palestina dari Gaza.
Zayed menegaskan bahwa pembangunan kembali Gaza harus dikaitkan dengan proses menuju perdamaian yang menyeluruh.
Komite Sentral Fatah juga menolak segala bentuk pemindahan paksa warga Palestina dari Gaza atau wilayah Palestina lainnya yang diduduki Israel.
Komite menegaskan bahwa rencana semacam itu tidak akan berhasil karena mendapat penolakan tegas dari negara-negara Arab dan komunitas internasional, yang menganggapnya sebagai pelanggaran hukum dan legitimasi internasional.
Komite juga mengapresiasi keteguhan Yordania, Mesir, Arab Saudi, dan negara-negara Arab lainnya dalam menolak pengusiran rakyat Palestina serta mempertahankan hak-hak sah mereka.
Inisiatif Perdamaian Arab yang disepakati dalam KTT Liga Arab di Beirut tahun 2002 menyerukan pembentukan negara Palestina dengan batas wilayah tahun 1967 dan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Sebagai imbalannya, negara-negara Arab akan mengakui Israel dan menjalin hubungan diplomatik dengannya.
Namun, mantan Presiden AS Donald Trump sempat menyatakan keinginannya untuk “mengambil alih” Gaza dan memindahkan penduduknya guna mengubah wilayah tersebut menjadi apa yang ia sebut sebagai “Riviera Timur Tengah.”
Usulan tersebut mendapat kecaman keras dari dunia Arab dan negara-negara lain, yang menganggapnya sebagai bentuk pembersihan etnis.
