JAKARTA, KBKNews.id – Kelompok perlawanan Palestina, Hamas, belum memberikan keputusan akhir terkait usulan gencatan senjata dan pertukaran tahanan yang diajukan oleh Qatar dan Mesir.
“Hamas sedang berkonsultasi dengan berbagai faksi Palestina sebelum memberikan jawaban resmi kepada para mediator,” ujar sumber Palestina kepada kantor berita Anadolu, Kamis (3/7/2025).
Ia juga mengungkapkan bahwa ada kemungkinan besar Hamas akan menerima tawaran tersebut.
Menurut informasi yang sama, Amerika Serikat, Qatar, dan Mesir telah memberikan “berbagai jaminan” untuk mendukung kelancaran kesepakatan ini, meskipun bentuk jaminan tersebut belum dijelaskan secara rinci. Turki juga disebut-sebut bisa menjadi salah satu negara penjamin dalam perjanjian ini.
Pembicaraan saat ini masih berlangsung mengenai sejumlah aspek teknis penting, termasuk bagaimana mekanisme distribusi bantuan kemanusiaan akan dijalankan, peta penarikan pasukan Israel dari wilayah Gaza, serta pengaturan yang akan berlaku setelah masa gencatan senjata selama 60 hari sebagaimana yang diusulkan.
Sumber tersebut menambahkan bahwa diskusi juga mencakup skenario lanjutan jika 60 hari tersebut tidak cukup untuk mencapai kesepakatan damai menyeluruh.
Hamas diperkirakan akan memberikan tanggapan resminya terhadap proposal ini dalam dua hari mendatang. Pada Rabu (2/7/2025), Hamas menyatakan bahwa mereka sedang menelaah sejumlah usulan dari para mediator, yang bertujuan mengakhiri konflik, memastikan penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza, serta mempercepat penyaluran bantuan kemanusiaan.
Di sisi lain, Menteri Urusan Luar Negeri Israel, Gideon Sa’ar, menyebut bahwa terdapat “indikasi positif” bahwa sebuah kesepakatan dapat tercapai guna menghentikan pertempuran dan menuntaskan pertukaran tahanan.
Hamas sendiri telah berulang kali menyatakan kesiapannya untuk membebaskan semua sandera Israel dengan syarat operasi militer Israel dihentikan sepenuhnya dan seluruh pasukan ditarik dari Gaza.
Namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tetap menolak kesepakatan komprehensif. Ia lebih memilih solusi terbatas yang memungkinkan operasi militer terus berjalan—sebuah pendekatan yang dinilai banyak pihak sebagai upaya mempertahankan kekuasaannya di kancah politik dalam negeri.
