KETAHANAN fiskal Indonesia pada 2026 dinilai sudah dalam kondisi rentan, bahkan sebelum konflik melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran pada 28 Februari pecah
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky seperti dikutip Kompas.com, Selasa (10/3) mengatakan, perang tersebut berpotensi semakin menekan APBN, terutama melalui lonjakan harga energi dan pangan.
Awalil mengungkapkan, kondisi fiskal Indonesia sudah menghadapi sejumlah tekanan sejak 2025, yang terlihat dari melemahnya pendapatan negara serta meningkatnya kebutuhan belanja pemerintah.
“Ketahanan fiskal Indonesia pada 2026 ini berdasar kinerja 2025 sebenarnya sudah cukup rentan, bahkan jauh-jauhari sebelum terjadinya perang.
Pendapatan negara turun dan masih sulit ditingkatkan secara signifikan,” ujar Awalil kepada Kompas.com, Selasa (10/3).
Menurut dia, tekanan terhadap fiskal juga berasal dari besarnya belanja negara yang dipicu oleh birokrasi yang gemuk serta berbagai program prioritas pemerintah yang membutuhkan anggaran besar.
Di sisi lain, Awalil menilai pemerintah sebenarnya sudah mengetahui berbagai risiko global sejak awal, seperti kebijakan tarif perdagangan, pengetatan likuiditas global, serta meningkatnya ketegangan geopolitik.
Namun, menurutnya, Indonesia dinilai belum menunjukkan langkah mitigasi risiko fiskal yang cukup kuat seperti yang dilakukan sejumlah negara lain.
“Situasi ketidakpastian global sebenarnya sudah diketahui pemerintah. Banyak negara memiliki ‘sense of crisis’ dan melakukan mitigasi risiko, sementara Indonesia tampak belum melakukan langkah yang memadai,” kata dia.
Konflik yang terjadi saat ini, lanjut Awalil, berpotensi memperburuk kondisi tersebut karena hampir pasti mendorong kenaikan harga energi dan pangan di pasar global.
Berdampak pada APBN
Kenaikan harga energi, terutama minyak, akan berdampak langsung pada APBN karena meningkatkan kebutuhan belanja, terutama untuk subsidi energi.
Dalam Nota Keuangan dan Rancangan APBN 2026, kata Awalil pemerintah sebenarnya telah menyajikan analisis sensitivitas terhadap perubahan asumsi dasar ekonomi makro, termasuk harga minyak.
Dalam simulasi tersebut disebutkan, setiap kenaikan harga minyak Indonesia crude price (ICP) sebesar satu dollar AS per barel berpotensi menambah pendapatan negara sekitar Rp 3,5 triliun, tetapi di sisi lain juga meningkatkan belanja negara sekitar Rp 10,3 triliun.
Dengan demikian, Awalil kenaikan harga minyak tersebut justru dapat memperlebar defisit APBN sekitar Rp 6,8 triliun.
Sementara itu, asumsi harga minyak dalam APBN 2026 ditetapkan sebesar 70 dollar AS per barel. Jika realisasi harga minyak rata-rata dalam setahun mencapai 90 dollar AS per barel, Awalil memperkirakan defisit APBN berpotensi melebar hingga sekitar Rp 136 triliun.
Meski demikian, ia menilai simulasi tersebut hanya menghitung perubahan satu indikator secara terpisah, sementara dalam kondisi krisis biasanya beberapa indikator ekonomi bergerak bersamaan.
Sebagai contoh, pelemahan nilai tukar rupiah juga dapat memperbesar tekanan terhadap fiskal. Dalam dokumen APBN disebutkan bahwa setiap pelemahan kurs rupiah sebesar Rp 100 dari asumsi Rp 16.500 per dollar AS dapat menambah defisit sekitar Rp 0,8 triliun.
Karena itu, Awalil menilai pemerintah perlu memiliki
model simulasi yang lebih komprehensif untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya perubahan signifikan pada beberapa asumsi ekonomi makro sekaligus. Jika tekanan tersebut benar-benar terjadi dan defisit berpotensi melebar secara signifikan, pemerintah kemungkinan harus melakukan penyesuaian kebijakan fiskal.
Salah satu opsi yang dapat dilakukan adalah melakukan efisiensi atau pemangkasan pada sejumlah belanja negara agar defisit tetap berada dalam batas yang ditetapkan undang-undang, yakni maksimal 3 persen dari produk domestik bruto (PDB).
“Jika simulasi menunjukkan defisit akan melebar signifikan, kemungkinan besar pemerintah akan memangkas belanja,” kata Awalil. (kompas.com/ns)
