PERAN pemda di Indonesia (38 provinsi terdiri dari 416 kabupaten dan 98 kota) dalam pengendalian inflasi sangat penting, namun sayangnya ada 321 pemda yang belum melakukan upaya apa pun.
Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir utuk itu memberikan perhatian terhadap pemerintah daerah (Pemda) yang belum melakukan enam langkah konkret pengendalian inflasi.
“Mereka hanya menunggu, menanti nasib bagus. Hanya hadir pada rapat untuk membahas inflasi. Tidak ada action-nya,” jelas Tomsi saat memimpin Rakor Pengendalian Inflasi Daerah secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (27/4).
Enam upaya konkret tersebut meliputi operasi pasar murah, sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, kerja sama dengan daerah penghasil komoditas untuk kelancaran pasokan, gerakan menanam, merealisasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) serta dukungan transportasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya dalam distribusi komoditas.
Tomsi mengungkapkan, pada periode tersebut, hanya 12 daerah yang melakukan enam langkah konkret secara lengkap.
Daerah tersebut yaitu Kab. Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kota Tangerang, Kab. Jembrana, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Karangasem, Kab. Buleleng, Kab.Landak, Kab. Melawi, Kab. Kapuas, Kab. Katingan, dan Kab. Boalemo.
“Tentunya kami berharap mereka-mereka bisa menjadi lebih baik dengan melakukan upaya-upaya konkret,” ujar Tomsi.
Ia menyebutkan, Itjen selalu mendata upaya pengendalian inflasi yang dilakukan Pemda setiap minggunya. Data tersebut berasal dari itjen kabupaten/kota yang mengecek upaya pengendalian inflasi di daerahnya.
Menurut catatan, inflasi tahunan Indonesia turun menjadi 3,48 persen pada Maret 2026 dari 4,76 persen pada bulan sebelumnya, menandai level terendah sejak Desember dan di bawah ekspektasi pasar sebesar 3,6 persen.
Namun situasi global yang tak kondusif terutama konflik Iran vs koalisi AS dan Israel yang mengakibatkan tren nilai rukar rupiah terhadap dolar AS anjlok serta mendongkrak harga minyak global yang dicemaskan bakal memicu kenaikan inflasi. (ns)
