KEPUTUSAN Uni Emirat Arab (UEA) keluar dari Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC), Jumat (1/5) dinilai pengamat sebagai sinyal keretakan serius di tubuh Dewan Kerja Sama Teluk (GCC).
Direktur Pusat China-Timur Tengah di Universitas Shaoxing Fan Hongda seperti dikutip SCMP, Kamis (30/4) memperingatkan, move UEA itu bisa menjadi alarm serius.
Ia menilai keputusan ini sangat berisiko, terutama mengingat situasi geopolitik yang memanas. “Sangat disayangkan, UEA yang dulunya makmur gagal belajar dari imbas perag yang dialami pada tahap awal konflik Amerika Serikat dan Iran sejak 28 Feb. lalu.
Tampaknya UEA telah memilih pihak yang salah,” tambah Fan, sebagaimana dilansir SCMP, Kamis (30/4).
Sementara itu, pakar dari Council on Foreign Relations Steven Cook menyebutkan bahwa keluarnya UEA memberikan pukulan simbolis bagi OPEC yang sebagai aliansi ekonomi memang sudah tertekan oleh perang regional dan keretakan hubungan diplomatik.
Cook memperingatkan bahwa keputusan UEA, yang mengikuti jejak Qatar, Ekuador, dan Angola yang keluar lebih dulu dari OPEC, dapat memicu keraguan di kalangan anggota lain.
Dengan keluarnya Angola, Ekuador, Qatar dan UEA, maka anggota OPEC tersisa 11 negara, yakni empat di Timur Tengah (Arab Saudi, Iran, Irak dan Kuwait), enam di AFrika (Aljazair,Kongo, Guinea Ekuatorial, Gabon. Libya dan Nigeria) dan satu di Amerika Selatan (Venezuela).
“Hal ini bisa membayangkan anggota lain untuk mempertimbangkan apakah mereka akan lebih baik tanpa kartel tersebut,” tulisFan.
Secara teknis, Kementerian Infrastruktur UEA menyatakan pengunduran diri ini didasarkan pada kepentingan nasional untuk memenuhi permintaan pasar global, dengan target kapasitas produksi mencapai lima juta barel per hari pada 2027.
Namun, di balik target angka tersebut, keputusan politik ini dinilai telah menempatkan UEA pada posisi yang rentan di tengah ketegangan geopolitik yang belum mereda.
Pukulan telak kubu Arab
Penarikan diri UEA juga dipandang sebagai hantaman telak bagi persatuan negara-negara Arab di Teluk.
Sementara Direktur Pusat Studi Timur Tengah di Universitas Fudan, Sun Degang menyebutkan bahwa GCC kini berada dalam ancaman serius.
“Langkah ini akan memberikan pukulan signifikan bagi OPEC dan juga secara serius merusak integrasi GCC,” ujar Sun. GCC beranggotakan enam negara Teluk yakni Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi dan UEA.
Menurut Sun, keputusan ini mempertebal persaingan sengit antara dua kekuatan utama, yakni Arab Saudi dan UEA.
Meski keduanya merupakan sekutu lama, kini mereka terjebak dalam persaingan ekonomi yang homogen karena sama-sama berusaha beralih dari ketergantungan minyak ke ekonomi non-minyak.
Selain persaingan ekonomi, Sun mencatat adanya kekecewaan mendalam dari pihak Abu Dhabi terhadap aliansi regionalnya.
Saat UEA menjadi sasaran serangan rudal dan drone Iran, mereka merasa ditinggalkan oleh rekan-rekan di GCC.
“Dari perspektif UEA, kurangnya perlindungan dari sesama negara GCC telah menjadi sumber kekecewaan,” kata Sun.
Hal inilah yang mendorong UEA untuk semakin menjauh dari tatanan regional yang dipimpin Saudi dan beralih mempererat kerja sama dengan Amerika Serikat (AS).
Peluang bagi sejumlah negara
Di sisi lain, keputusan UEA keluar dari OPEC di tengah gejolak energi global ternyata membuka peluang bagi sejumlah negara.
Salah satu yang disebut paling berpotensi diuntungkan adalah China, importir minyak terbesar kedua di dunia.
“Bagi pembeli, setiap potensi peningkatan pasokan adalah hal positif karena berarti tekanan pada harga.
“Saya memperkirakan China akan meningkatkan pembelian dari UEA,” kata Muyu Xu, analis minyak mentah senior di Kpler, seperti dilansir South China Morning Post, Rabu (29/4).
Dengan fleksibilitas produksi yang lebih besar, China dinilai bisa lebih cepat mengakses minyak UEA, terutama melalui pasar spot.
“Dengan UEA yang lebih fleksibel untuk meningkatkan produksi, China mungkin dapat dengan cepat mengakses minyak tersebut jika mereka memilih membeli di pasar spot,” ujar June Goh, analis pasar minyak senior di Sparta Commodities.
Data Kpler menunjukkan, pada 2025 China mengimpor sekitar 692.000 barel per hari dari
UEA, atau sekitar 6 persen dari total impor minyak lautnya.
Angka ini berpotensi meningkat jika produksi UEA bertambah. Di luar sektor energi, langkah UEA juga berpotensi membuka peluang kerja sama finansial yang lebih erat dengan China. Salah satunya terkait penggunaan yuan dalam transaksi energi.
“UEA memiliki fleksibilitas lebih besar untuk bereksperimen dengan aktivitas berbasis yuan secara selektif jika China memberikan insentif yang cukup, meskipun tidak diharapkan ada perubahan besar pada sistem petrodolar,” ucap Gary Ng, ekonom senior Natixis.
Meski saat ini harga minyak masih tinggi akibat gangguan distribusi di tengah konflik AS dan Iran, dalam jangka panjang situasi bisa berubah.
Para analis memperkirakan peningkatan produksi, baik dari negara OPEC maupun non-OPEC, akan menekan harga.
“Kita bisa melihat baik produsen OPEC maupun non-OPEC memprioritaskan peningkatan produksi untuk menutupi kekurangan pasokan segera setelah konflik,” kata Xu.
Ia menambahkan bahwa kapasitas besar UEA bisa memicu persaingan lebih ketat, bahkan membuka risiko perang harga dalam skenario ekstrem.
Saat ini, gangguan pengiriman—terutama di Selat Hormuz yang menangani sekitar 20 persen aliran minyak dan gas global—masih menjadi faktor utama kenaikan harga.
“Saya tidak melihat dampak langsung, karena apakah suatu negara bergabung atau keluar dari OPEC tidak relevan terhadap gangguan saat ini di Selat Hormuz,” tutur Alfredo Montufar-Helu dari Ankura China Advisors.
Keputusan UEA keluar dari OPEC di tengah gejolak energi global ternyata membuka peluang bagi sejumlah negara.
Salah satu yang disebut paling berpotensi diuntungkan adalah China, importir minyak terbesar kedua di dunia.
“Bagi pembeli, setiap potensi peningkatan pasokan adalah hal positif karena berarti tekanan pada harga.
Saya memperkirakan China akan meningkatkan pembelian dari UEA,” kata Muyu Xu, analis minyak mentah senior di Kpler, seperti dilansir South China Morning Post, Rabu (29/4).
Dengan fleksibilitas produksi yang lebih besar, China dinilai bisa lebih cepat mengakses minyak UEA, terutama melalui pasar spot.
“Dengan UEA yang lebih fleksibel untuk meningkatkan produksi, China mungkin dapat dengan cepat mengakses minyak tersebut jika mereka memilih membeli di pasar spot,” ujar June Goh, analis pasar minyak senior di Sparta Commodities.
Data Kpler menunjukkan, pada 2025 China mengimpor sekitar 692.000 barel per hari dari UEA, atau sekitar 6 persen dari total impor minyak lautnya.
Angka ini berpotensi meningkat jika produksi UEA bertambah. Di luar sektor energi, langkah UEA juga berpotensi membuka peluang kerja sama finansial lebih erat dengan China. Salah satunya terkait penggunaan yuan dalam transaksi energi.
“UEA memiliki fleksibilitas lebih besar untuk bereksperimen dengan aktivitas berbasis yuan secara selektif, jika China memberikan insentif yang cukup, meskipun tidak diharapkan ada perubahan besar pada sistem petrodolar,” ucap Gary Ng, ekonom senior Natixis.
Berpotensi turun
Harga minyak berpotensi turun, meski saat ini masih tinggi akibat gangguan distribusi, dalam jangka panjang situasi bisa berubah.
Para analis memperkirakan peningkatan produksi, baik dari negara OPEC maupun non-OPEC, akan menekan harga.
“Kita bisa melihat baik produsen OPEC maupun non-OPEC memprioritaskan peningkatan produksi untuk menutupi kekurangan pasokan segera setelah konflik,” kata Muyu Xu.
Ia menambahkan bahwa kapasitas besar UEA bisa memicu persaingan yang lebih ketat, bahkan membuka risiko perang harga dalam skenario ekstrem.
Saat ini, gangguan pengiriman—terutama di Selat Hormuz yang menangani sekitar 20 persen aliran minyak dan gas global—masih menjadi faktor utama kenaikan harga.
“Saya tidak melihat dampak langsung, karena apakah suatu negara bergabung atau keluar dari OPEC tidak relevan terhadap gangguan saat ini di Selat Hormuz,” tutur Alfredo Montufar-Helu dari Ankura China Advisors.
Konflik antara Iran melawan koalisi AS dan Israel saat ini selain menyusahkan masyaakat global karena lonjakan harga minyak, juga mengubah konstelasi politik di Timur Tengah. (IMPC/DW/ns)
