Presiden Lai: Taiwan Bukan Alat untuk Tawar-menawar

empat pesawat tempur F-16 Viper buatan AS milik Taiwan sedang bermanuver. Taiwan sangat mengandalkan alutsista dari AS untuk menghadapi raksasa militer China yang mengangapnya masih bagian wilayahnya. (foto: Taiwan Air Force)

PRESIDEN Taiwan Lai Ching-te menegaskan, negaranya tidak akan pernah bisa “dijual” begitu saja sebagai alat tawar-menawar kepada pihak mana pun.

Ia juga mendesak Amerika Serikat (AS) untuk terus melanjutkan penjualan senjata ke negaranya demi menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan.

Pernyataan Lai ini dimuat di akun resminya seperti dilaporkan AFP (18/5) sebagai respons terhadap pernyataan Presiden AS Donald Trump yang memberikan isyarat, penjualan senjata ke Taiwan berpotensi dijadikan sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi dengan China.

“Penjualan senjata AS yang berkelanjutan ke Taiwan dan pendalaman kerja sama keamanan Taiwan-AS tidak hanya diperlukan tetapi juga merupakan elemen kunci dalam menjaga perdamaian dan stabilitas regional,” tulis Lai.

Lai juga menekankan bahwa posisi Taiwan berada di jantung kepentingan global, sehingga pulau tersebut tidak akan pernah sudi dikorbankan atau dijadikan komoditas perdagangan politik.

Presiden Trump baru saja menyudahi kunjungan kenegaraannya selama dua hari di Beijing, Jumat (15/5).

Dalam kesempatan itu, Presiden China Xi Jinping secara terbuka mendesak Trump agar menyetop dukungannya terhadap Taiwan.

Setelah KTT, Trump menyatakan bahwa penjualan senjata AS ke Taiwan bergantung pada China dan akan menjadi alat tawar-menawar yang sangat baik.

Hal itu telah membuat Taipei khawatir dan bersikeras bahwa penjualan tersebut adalah bagian dari komitmen keamanan Washington terhadap pulau itu.

Berdasarkan hukum AS, Amerika Serikat wajib menyediakan senjata kepada Taiwan untuk pertahanannya, tetapi masih belum jelas apakah pasukan AS akan datang membantu.
Ketua DPR AS Mike Johnson menilai, pernyataan Lai adalah hal yang wajar untuk dikatakan oleh pemimpin di sana.

“Mereka harus sedikit menunjukkan kekuatan mereka,” kata Johnson kepada Fox News. “China tidak bisa begitu saja merebut wilayah Taiwan. Kita akan berdiri teguh, dan Kongres pun akan demikian,” sambungnya.

Parlemen Taiwan baru-baru ini menyetujui rancangan undang-undang pengeluaran pertahanan sebesar 25 miliar dollar AS untuk membeli senjata buatan AS.

Para anggota parlemen mengatakan, dana tersebut akan mencakup hampir 9 miliar dollar AS dari paket persenjataan senilai 11,1 miliar dollar AS yang diumumkan oleh Washington pada Desember lalu dan fase kedua penjualan senjata senilai lebih dari 15 miliar dollar AS.

Trump mengatakan, dia masih mempertimbangkan penjualan senjata tersebut dan akan memutuskan dalam waktu yang cukup singkat ke depan.

Trump minta Taiwan tak deklarasi merdeka
Sebelumnya, Trump mengeluarkan peringatan kepada Taiwan agar tidak membuat deklarasi kemerdekaan.

“Saya tidak ingin ada yang mendeklarsikan independen. Anda tahu, kami (AS-red) harus menempuh perjalanan 9.500 mil untuk berperang. Saya tak menginginkannya ,” ujar Trump kepada “Special Report with Bret Baier” di Fox News.

AS selama ini hanya mengakui Beijing dan tidak mendukung kemerdekaan formal Taiwan, walau secara historis tidak pernah secara eksplisit menyatakan menentang kemerdekaan Taiwan. Merespons hal itu, Taiwan menegaskan statusnya sebagai negara “merdeka”.
“Taiwan adalah negara demokrasi yang berdaulat dan merdeka, dan tidak tunduk kepada

Republik Rakyat Tiongkok”, kata Kemlu Taiwan dalam sebuah pernyataan, Sabtu (16/5).
Kementerian tersebut juga menegaskan, penjualan senjata AS merupakan bagian dari komitmen keamanan Washington terhadap Taiwan, setelah Trump mengisyaratkan bahwa ia sedang mempertimbangkan masalah tersebut.

“Persenjataan tersebut bukan hanya komitmen keamanan AS kepada Taiwan yang secara jelas tercantum dalam UU Hubungan Taiwan, tetapi juga bentuk pencegahan bersama terhadap ancaman regional,” tegas kementerian.

Sementara, Lai menuding China adalah akar penyebab ketidakstabilan regional dan bersumpah Taiwan tidak akan memprovokasi atau meningkatkan konflik.

“Yang ingin kami pertahankan adalah status quo, tidak ada yang namanya isu ‘kemerdekaan Taiwan’,” tegas Lai, yang menganggap negaranya sudah merdeka, sehingga deklarasi kemerdekaan tidak diperlukan. (AFP{/ns)

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here