CENTER of Reform on Economics (CORE) Indonesia memperkirakan potensi tambahan PHK 15,3 ribu hingga 20,3 ribu pekerja akibat naiknya tekanan terhadap dunia usaha pada kuartal II ’26.
Tekanan dipicu oleh kenaikan biaya impor bahan baku gegara depresiasi nilai tukar rupiah, hingga hambatan distribusi global akibat konflik di kawasan Timur Tengah. Manufaktur menjadi sektor paling rentan terhadap PHK.
Hal ini dimuat dalam publikasi berjudul ‘Badai PHK (Belum) Berlalu’ karya Yusuf Rendy Manilet, Azhar Syahida, Dwi Setyorini, dan Lailatun Nikmah.
“Akan ada potensi tambahan PHK 15,3 – 20,3 ribu pekerja. PHK terbesar bakal terjadi di sektor manufaktur dengan 8,7 – 12,1 ribu pekerja, sektor jasa 3,3 – 4,5 ribu pekerja, dan di sektor pertanian 3,3 – 3,6 ribu pekerja,” tulis CORE.
Estimasi tersebut dihitung mengacu pada Tabel Input-Output 2020 yang dirilis BPS dan digunakan CORE dengan berbagai asumsi mulai dari gangguan di Selat Hormuz hingga pelemahan rupiah terhadap dolar AS.
“Dengan asumsi hambatan di Selat Hormuz masih akan terjadi dalam dua sampai tiga bulan ke depan, perusahaan akan menghadapi kelangkaan bahan baku.
Dalam skenario sedang, perusahaan manufaktur yang menghadapi kenaikan harga bahan baku di atas 1,5 persen diperkirakan memangkas output sebesar 0,1 persen. Sedangkan pada skenario buruk, pemangkasan output dapat mencapai 0,15 perse.
“Dalam skenario buruk, perusahaan yang menghadapi kenaikan harga input produksi akibat depresiasi nilai tukar sebesar 1,5 persen ke atas akan menghadapi pemangkasan output 0.15 persen, sementara perusahaan manufaktur dengan kenaikan harga input produksi di bawah 1,5 persen, outputnya diperkirakan akan terpangkas 0,01 persen sebagaimana skenario sedang,” bebernya.
Jumlah pekerja informal naik
CORE juga mengingatkan tambahan PHK berpotensi menaikkan jumlah pekerja informal di Indonesia yang per Februari 2026 mencapai 87,74 juta jiwa atau sekitar 59,42 persen dari total tenaga kerja aktif nasional.
Kondisi ini dinilai memperlihatkan rapuhnya pasar tenaga kerja formal di Indonesia ketika menghadapi tekanan eksternal.
Pertumbuhan tenaga kerja formal sepanjang 2021-2025 hanya mencapai 0,8 persen jauh lebih rendah dibanding sektor informal yang tumbuh 3,2 persen.
Bahkan, sepanjang 2022-2026, tambahan serapan tenaga kerja formal hanya mencapai 73 persen dari tambahan pekerja di sektor informal.
CORE juga mencatat jumlah angkatan kerja baru yang berhasil terserap sebagai pekerja pada Feb. lalu turun tajam ke angka 38 ribu orang.
Angka itu merosot 86 persen dibandingkan rata-rata periode 2022-2025 maupun 2010-2019. CORE menilai faktor eksternal menjadi pemantik utama, namun tetap menunjukkan rapuhnya pasar tenaga kerja domestik.
“Faktor eksternal memang menjadi pemantik utama, tetapi data ini juga menunjukkan pasar tenaga kerja di Indonesia telah rapuh sejak lebih dari satu dekade terakhir,” tutup CORE.
Rupiah terus tertekan
Sementara itu, nilai tukar rupiah diprediksi masih berada dalam tekanan hingga awal pekan depan, bahkan besar kemungkinan bakal tembus ke level di atas Rp 18.000 per dolar AS.
“Nilai tukar rupiah dalam minggu ini atau minggu depan sudah di depan mata. Kalau Rp 18.000 tembus, kemungkinan besar akan menyentuh Rp 18.200,” kata analis komoditas dan mata uang, Ibrahim Assuaibi kepada detikcom, Jumat (29/5).
Masalahnya jika nilai dolar sudah tembus Rp 18.000, kondisi ini akan menimbulkan efek domino atau masalah berantai.
Salah satunya mulai dari dampak psikologis kepada para investor baik dalam dan luar negeri serta para pelaku pasar untuk ‘meninggalkan’ rupiah demi mengamankan nilai aset mereka.
“Menyaksikan terus berlanjutnya tren penguatan dolar AS, masyarakat mengalihkan tabungannya dari tabungan konvensional ke tabungan valuta asing,” sambung Ibrahim.
Nilai rupiah yang terus melemah, sangat mempengaruhi harga komoditas utama produk impor jadi maupun produk-produk dengan bahan baku utama dari luar negeri.
Sebagai contoh, Ibrahim mengatakan saat ini mayoritas kedelai di Indonesia berasal dari impor. Jika nilai rupiah melemah, tentu harga kedelai dalam negeri akan semakin mahal. Alhasil produk-produk hasil olahan kedelai (tempe, tahu) akan ikut naik.
“Kita melihat bahwa dampak dari pelemahan mata uang rupiah, harga-harga berbagai produk naik cukup signifikan. Kenaikan inilah yang membuat masyarakat menjerit,” papar Ibrahim.
Senada, Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira menilai, rupiah akan terus terpuruk sehingga dolar bakal semakin ‘ngamuk’, tembus ke level Rp 18.000.
Jika kondisi ini benar terjadi, perekonomian Indonesia ke depan menghadapi risiko besar, salah satunya, harga barang impor menjadi lebih mahal.
Tak hanya dari sisi produk impor yang akan semakin mahal, biaya logistik atau transportasi pengiriman barang ini juga ikut menjadi beban tambahan. Padahal produk atau komoditas impor ini bisa jadi bahan baku produksi dalam negeri.
Pada akhirnya kondisi ini membuat modal produksi dalam negeri menjadi meningkat. sehingga harga barang di tingkat konsumen akan ikut mengalami kenaikan signifikan.
“Jika dolar tembus Rp 18.000, yang jelas transmisi antara biaya bahan baku dan biaya produksi yang naik terhadap harga-harga retail di level masyarakat dan rumah tangga akan semakin cepat ,” kata Bhima.
Ia mengatakan selama ini kenaikan harga imbas perubahan nilai tukar tidak secara langsung dirasakan. Sebab biasanya para pelaku usaha akan berusaha semaksimal mungkin untuk menekan harga jual produk guna menjaga daya beli.
Sehingga muncul jeda atau lebih dikenal dengan istilah ‘lag’ dari perubahan nilai tukar terhadap harga produk akhir di tingkat konsumen. Namun saat nilai tukar sudah turun terlalu drastis, maka mau tak mau para pengusaha harus mengikuti perubahan harga.
“Tadinya ada ‘lag’ ya, misalnya 2-3 bulan, tapi sekarang semakin melemah, maka pelaku usaha juga akan mengganti price list atau daftar harga barang-barang yang dijual lebih cepat lagi,” paparnya.
“Ini yang membuat ketidakpastian tinggi sehingga transmisi ke masyarakat dalam bentuk harga-harga barang yang lebih mahal, imported inflation atau inflasi yang didorong karena biaya impor semakin mahal ya. Itu makin menekan daya beli masyarakat terutama kelompok menengah ke bawah,” sambung Bhima.
Jika kondisi ini terus berlanjut, besar kemungkinan perusahaan terutama yang bergerak di sektor padat karya dengan bahan baku utama dari impor, akan mulai melakukan efisiensi alias PHK massal.
Beralih ke dolar AS
Bersamaan dengan itu, saat nilai tukar dolar terhadap rupiah terus melemah bahkan jika tembus Rp 18.000, akan mendorong pelaku pasar untuk beralih ke mata uang Negeri Paman Sam sehingga mempercepat pelemahan mata uang Garuda.
“Yang dilakukan oleh masyarakat, kelas menengah ke atas berjaga-jaga terhadap situasi yang terus memburuk dengan membeli dolar AS. Makin menekan, jadi ada spiral down effect di mana kecenderungan untuk menjual rupiah dan membeli dolar AS akan menekan nilai tukar rupiah lebih dalam lagi,” ujarnya.
Pada akhirnya menurut Bhima, pihak yang paling dirugikan adalah masyarakat dari kelompok pekerja atau kelas menengah.
“Sudah harga komoditas makin mahal, kini dapat ancaman PHK yang berpotensi memutus pendapatan, sementara nilai tukar dolar terus merangkak naik, sebagai imbas aksi beli kelompok orang tajir, ” ujarnya.
Sebaliknya, kelompok menengah ke bawah hampir dipastikan tidak punya persiapan ketika rupiah menembus Rp18.000/per dolar AS sehingga paling dirugikan saat ini karena mereka hampir tidak lagi memiliki tabungan.
“Hidupnya saja sudah dari pinjaman dan sekarang sudah masuk “mode survival” tak hanya kelompok miskin, bahkan di kelompok menengah.
Bhima memperkirakan, angka kemiskinan dan pengangguran bakal kembali melonjak, terutama di sektor informal yang sebenarnya rapuh, ” tuturnya. (detikfinance/ns)
