JAKARTA – (KBKNEWS) – 7/7 – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), menyebutkan, periode 2023 – 2025 tercatat sebagai tiga tahun terpanas dalam sejarah pengamatan cuaca modern di Indonesia
Ancaman perubahan iklim dewasa ini tidak lagi menjadi sekadar teori di atas kertas, melainkan sebuah realitas yang semakin nyata dirasakan oleh masyarakat Indonesia.
Kondisi ini diperparah oleh laporan terbaru dari Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) yang memproyeksikan bahwa suhu rata-rata global pada periode 2026 hingga 2030 akan melonjak pada kisaran 1,3 hingga 1,9 derajat Celcius di atas tingkat masa pra-industri.
Lonjakan panas inilah yang menjadi dalang di balik meningkatnya rentetan bencana mulai dari kekeringan parah, banjir bandang, hingga ancaman serius pada ketahanan pangan masyarakat.
Dosen Departemen Geografi Lingkungan Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr. Emilya Nurjani, S.Si., M.Si., seperti ditulis Kompas.com (7/7) menilai, situasi ini menjadi bukti valid bahwa Indonesia sudah melangkah masuk ke dalam fase darurat lingkungan.
“Fenomena perubahan iklim di Indonesia telah menimbulkan dampak yang lebih besar dan mengakibatkan gangguan terhadap kehidupan manusia sehingga dapat disebut sebagai krisis iklim karena memerlukan tindakan segera,” tegas Emilya dikutip laman UGM.
Satu dekade lalu, tepatnya pada tahun 2015, dunia sejatinya telah berikrar bersama lewat kesepakatan Paris Agreement untuk menahan kenaikan suhu global agar tidak melewati ambang batas kritis 1,5 derajat Celcius.
Namun, realitas di lapangan menunjukkan hasil yang berbeda. “Kenaikan suhu bumi yang terus berlangsung menjadi bukti bahwa berbagai upaya pengurangan emisi karbon yang dilakukan negara-negara di dunia belum mampu menekan laju pemanasan global secara signifikan,” imbuh Emilya.
Efek domino merusak
Dampak nyata secara ilmiah, peningkatan suhu udara memiliki efek domino yang merusak. Suhu yang lebih panas secara otomatis meningkatkan kebutuhan konsumsi air, mempercepat proses penguapan (evaporasi), dan melambungkan risiko kekeringan.
Di sisi lain, siklus hujan menjadi semakin acak dan sulit ditebak, menyebabkan awal musim kemarau maupun musim hujan terus bergeser dari kalender biasanya.
Ketika hujan turun, intensitasnya sering kali berada di level ekstrem. Hal inilah yang memicu tingginya frekuensi bencana banjir, tanah longsor, terjangan angin kencang, hingga gelombang tinggi di laut.
“Hal tersebut secara langsung mempengaruhi berbagai sektor kehidupan, terutama pertanian yang menghadapi perubahan pola tanam, meningkatnya risiko gagal panen, munculnya kembali serangan hama, hingga penurunan produktivitas,” terang Emilya mengenai ancaman nyata pada stabilitas pangan nasional.
Dalam jangka pendek, krisis ini akan langsung memukul produktivitas kerja masyarakat akibat maraknya gangguan kesehatan serta melonjaknya kebutuhan air bersih dan energi listrik (misalnya untuk pendingin ruangan).
Sementara dalam jangka panjang, taruhannya jauh lebih mengerikan: hancurnya ekosistem alami, kelangkaan sumber daya air, kenaikan permukaan air laut yang mengancam warga pesisir, hingga kerugian finansial negara yang luar biasa besar.
Perombakan total tata ruang
Salah satu solusi krusial yang ditawarkan oleh pakar UGM ini adalah merombak total cara kita merancang tata ruang kota dan daerah. Pertimbangan risiko iklim wajib dimasukkan sebagai poin utama dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maupun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Pembangunan infrastruktur yang mengabaikan daya dukung lingkungan terbukti memicu lahirnya fenomena Urban Heat Island (efek pulau panas buatan), di mana suhu di area perkotaan terasa jauh lebih memanggang ketimbang area pinggiran.
Hal ini terjadi akibat hilangnya kawasan resapan air, maraknya alih fungsi hutan menjadi beton, urbanisasi yang tidak terkendali, serta pembangunan permukiman di zona berbahaya seperti lereng curam atau bantaran rawan banjir.
Sebagai obat penawar, Emilya mendorong pemerintah untuk segera menerapkan sistem tata kelola ruang yang berbasis alam (nature-based solution).
Taktik ini dapat dilakukan dengan memperbanyak pembangunan blue and green infrastructure (infrastruktur biru dan hijau), seperti pembuatan taman kota yang luas, koridor hijau, serta optimalisasi badan-badan air.
“Hal inilah yang saya nilai mampu meningkatkan ketahanan wilayah terhadap dampak perubahan iklim saat ini,” kata Emilya menjelaskan.
Strategi ganda
Guna menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian ini, diperlukan strategi ganda yang digerakkan secara bergotong-royong oleh empat pilar utama: pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat luas.
Strategi tersebut mencakup dua langkah wajib, yaitu mitigasi (mengurangi penyebab) dan adaptasi (mengurangi dampak).
Di lapangan, langkah-langkah nyata yang bisa segera digenjot antara lain: Aksi Dekarbonisasi: Memotong produksi emisi gas rumah kaca dan beralih secara masif ke pemanfaatan energi terbarukan yang lebih bersih.
Penyelamatan Benteng Alami: Melakukan rehabilitasi besar-besaran pada ekosistem hutan mangrove di pesisir pantai serta lahan gambut yang menjadi penyerap karbon raksasa.
Infrastruktur Air:
Memperbanyak pembangunan lumbung-lumbung penyimpanan air modern seperti embung atau waduk sebagai cadangan saat kemarau panjang.
Edukasi Massal: Meningkatkan literasi atau pemahaman masyarakat mengenai iklim agar kapasitas warga dalam menghadapi risiko bencana bisa lebih mandiri dan cekatan.
“Menghadapi perubahan iklim perlu menggabungkan mitigasi dan adaptasi, yaitu mengurangi penyebab perubahan iklim dan mengurangi dampak yang ditimbulkan,” tutup Emilya mengakhiri penjelasannya. (kompas.com/laman UGM/ns)
