JAKARTA, KBKNEWS.id – Koalisi masyarakat sipil MBG Watch meminta pemerintah menghentikan sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan dan tata kelolanya.
Permintaan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7).
Anggota MBG Watch, Agus Sarwono, menilai berbagai persoalan yang muncul menunjukkan perlunya evaluasi total terhadap program tersebut.
Menurutnya, sejak awal koalisi telah memprediksi potensi konflik kepentingan dalam pelaksanaan MBG, termasuk praktik jual beli Satuan Pelayanan Pangan Gizi (SPPG) yang diduga melibatkan berbagai kelompok kepentingan.
Selain itu, MBG Watch menyoroti belum adanya studi dasar (baseline study) dan studi kelayakan yang dinilai memadai sebagai landasan pelaksanaan program.
Mereka juga menilai Badan Gizi Nasional (BGN), sebagai lembaga yang mengelola anggaran besar, masih memiliki kelemahan dalam tata kelola dan transparansi.
Agus menyebut langkah pencegahan korupsi yang dilakukan BGN sejauh ini belum cukup. Ia juga mengungkapkan bahwa MBG Watch telah lima kali mengirim surat kepada BGN sepanjang 2024 hingga pertengahan 2025 untuk meminta informasi dan berdiskusi, namun tidak memperoleh tanggapan.
Atas berbagai temuan tersebut, MBG Watch meminta Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi secara menyeluruh manfaat program MBG bagi masyarakat.
Koalisi juga mendorong Komisi IX DPR RI mengambil sikap tegas terhadap pemerintah terkait keberlanjutan program tersebut.
