JAKARTA – KBKNEWS – 27/8 – SEJUMLAH mahasiswa dari berbagai universitas dan elemen massa berunjuk rasa di depan gerbang Gedung DPR/MPR RI, Kamis (27/8), masing-masing menyampaikan tuntutan untuk disampaikan ke DPR- RI.
Bina Sarana Informatika (BSI) misalnya diwakili sekitar 50 mahasiswa untuk menyampaikan empat tuntutannya
Kordinator massa BSI Ariyuda Ade Pratama mengatakan, tuntutan pertama mengenai pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Kedua, mereka meminta perlindungan dan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Tututan ketiga dan keempat: Mereka meminta pemerintah untuk menyelesaikan masalah kebakaran hutan di Kalimantan dan mengaudit secara keseluruhan program makan bergizi gratis (MBG).
Sementara itu, mahasiswa dari International Golden Institute (IGI) membawa tiga tuntutan, yaitu disahkannya RUU Perampasan Aset serta evaluasi program MBG dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
“Kami menuntut pemerintah untuk membuat jera seluruh koruptor dan turunannya, miskinkan kalau bisa,” kata Anggota BEM IGI, Ida.
Sementara GMNI yang bergerak bersama LKBHMI, HMI, dan mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di bawah bendera Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) UIN Jakarta membawa 11 poin tututan, yaitu:
- Ajukan Prabowo-Gibran ke pengadilan sipil
- Hentikan MBG dan KDMP
- Hentikan militarisme di ranah sipil dan batalkan pembangunan batalion terotorial
- Hentikan pajak yang membebani rakyat dan pajakikelompok kaya
- Berikan status bencana nasional di berbagai wilayah, antara lain Flores, Kalimantan, Sumatera, dan lain-lain
- Stop kriminalisasi aktivis dan bebaskan seluruh tahanan politik
- Wujudkan pendidikan dan kesehatan gratis
- Penuhi dan jamin pekerja rumah tangga
- Turunkan harga bahan pokok
- Naikkan upah buruh
- Sita seluruh aset koruptor
Kami bergerak atas nama KBM UIN Jakarta. GMNI sendiri ada 50 orang yang datang,” ujar Raffi. Sementara itu, Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta (BEM PNJ) menyuarakan poin-poin tuntutan yang sama dengan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB).
“Tuntutan kami sama seperti masyarakat Pati. Kami melebur, bisa menyelaraskan bersama dengan inisiator AMPB,” ucap Ketua Himpunan Mahasiswa Administrasi Niaga PNJ, Zuffar.
Puluhan mahasiswa dari Universitas Borobudur yang juga demo di depan Gedung DPR RI membawa enam poin tuntutan, yakni:
- Mendesak pemerintah agar bencana di NTT, Sulawesi, Kalimantan, Aceh, dan Papua sebagai bencana nasional
- Mendesak RUU Perampasan Aset segera disahkan
- Evaluasi pemerintahan Prabowo-Gibran
- Kembalikan anggaran pendidikan yang sudah dipakai dalam program MBG
- Hentikan kewenangan TNI-Polri di dalam ranah sipil
- Sentralisasi otoritas, hukum atau sahkan RUU Kepulauan dan RUU Masyarakat Adat di Nusa Tenggara.
Di negara demokrasi seperti Indonesia setuap warga boleh saja menyampaikan aspirasi, kritik atau usulan sepanjang tidak melanggar undang-undang dan peraturan yang berlaku, sebaliknya, DPR dan pemerintah tidak hanya menyimak, tetapi harus melaksanakan amanah sesuai dengan fungsi dan wewenangnya.
Pada hari yang sama demo juga digelar di sejumlah kota seperti Bandung, Makasar, Malang, Medan, Semarang dan Surabaya, sebagian dengan tuntutan sama yakni pengesahan UU Perampasan Aset dan Hukuman Mati bagi Koruptor, serta penyelsaian berbagai kasus di dsaerah terutama terkait kasus korupsi.
Dalam berbagai kesempatan para pimpinan aliansi masyrakat bertekad akan terus melakukan ujuk rasa sampai tuntutan mereka terpenuhi. (kompas.com/ns)
