JAKARTA – (KBKNEWS) – 17/9 – PRESIDEN Prabowo Subianto mengatakan pemerintah pusat akan mengambil alih proses pengangkatan guru dalam upaya melahirkan sistem rekrutmen yang lebih objektif, terukur, dan berorientasi pada kualitas.
“Kita sedang membicarakan hak pengangkatan guru dikembalikan ke pemerintah pusat,” ujar Prabowo dalam program Presiden Prabowo Menjawab mengutip rilis Bakom RI, Rabu (16/9).
Prabowo menegaskan, sistem pendidikan nasional harus diperbaiki secara menyeluruh, terutama dalam proses rekrutmen dan peningkatan kualitas guru.
Presiden juga menyinggung penyerahan kewenangan rekrutmen guru kepada pemerintah daerah yang justru menghadirkan tantangan tersendiri, sehingga ia menyebut, pemerintah perlu berani melihat kenyataan di lapangan.
Menurut dia, proses pengangkatan guru harus sesuai kemampuan, kebutuhan sekolah, dan standar kualitas, bukan atas dasar kedekatan pribadi atau kepentingan politik.
“Jika pelaksanaan rekuritmen guru diserahkan kepada pemerintah kabupaten, pemerintah (provinsi) gubernur, apakah bisa dijamin kualitasnya? Kita harus bicara realita. Apakah bupati itu objektif atau dia angkat saudara-saudara dia jadi guru? Tim sukses dia? Dan sebagainya. Ini yang jadi dilema bagi kita,” kata dia.
Prabowo mengatakan pemerintah juga mempertimbangkan langkah untuk pemberian kursus hingga program peningkatan kemampuan bagi tenaga pendidik.
Ia menyebut langkah itu diperlukan agar guru dapat mengikuti perkembangan metode pembelajaran dan teknologi pendidikan.
Selain memperbaiki rekrutmen dan pendidikan guru, Prabowo juga mengungkapkan tengah mendesain rencana program percepatan dengan merekrut lulusan perguruan tinggi terbaik dari berbagai disiplin ilmu untuk membantu sekolah-sekolah yang paling tertinggal.
“Salah satu langkah yang sedang saya pikirkan untuk mengatasi masalah ini adalah crash program, mungkin saya akan rekrut sarjana-sarjana dari semua fakultas yang terbaik untuk menjadi guru-guru. Katakanlah guru-guru darurat yang kita terjunkan ke sekolah,” kata Prabowo.
Menurut Prabowo, alternatif lainnya adalah melibatkan aparatur sipil negara yang telah bekerja untuk mengikuti penugasan singkat membantu sekolah tertentu.
Penugasan dapat dilakukan selama dua atau tiga minggu dengan menyesuaikan kebutuhan dan kondisi masing-masing daerah.
“Kita juga bisa berpikir, kita bisa nanti rekrut dari pejabat-pejabat PNS yang sudah bekerja. Kita terjunkan, apakah dua minggu, tiga minggu,” ujarnya.
Selain belum ada standar kompetensi guru, penghasilan dan kesejahteraan guru emang masih sangat memprihatinkan, apalagi guru non ASN yang honornya jauh di bawah upah minimum. (CNNI/ns)
