JAKARTA, KBKNEWS.id – Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap produk sanitasi menstruasi, termasuk pembalut, kini menjadi objek gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK).
Pemohon bernama Bernita Matondang meminta agar kebutuhan sanitasi perempuan turut dipertimbangkan dalam kebijakan pembebasan pajak barang kebutuhan pokok.
Gugatan tersebut terdaftar dengan Nomor 406/PUU-XXIV/2026. Sidang pemeriksaan pendahuluan berlangsung di Gedung MK, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Bernita menguji Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Menurutnya, aturan tersebut belum memberikan kriteria yang jelas dan adil dalam menentukan barang yang berhak memperoleh fasilitas PPN.
Dalam penjelasan aturan itu, sejumlah kebutuhan pokok seperti beras, daging, telur, susu, sayuran, dan buah-buahan telah tercantum. Namun, produk sanitasi menstruasi seperti pembalut belum masuk dalam daftar tersebut.
Bernita menilai pembalut merupakan kebutuhan esensial yang tidak dapat dihindari karena berkaitan dengan proses biologis perempuan serta kesehatan dan kebersihan. Ia menegaskan tidak meminta seluruh barang kebutuhan masyarakat dibebaskan dari pajak, melainkan penentuan fasilitas PPN harus menggunakan pertimbangan objektif dan proporsional.
Dalam petitumnya, ia meminta MK memberikan pemaknaan baru terhadap ketentuan UU HPP agar produk sanitasi menstruasi dapat dipertimbangkan memperoleh fasilitas pembebasan PPN.
Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur menilai pemohon masih perlu memperjelas hubungan aturan yang digugat dengan
 terhadap produk sanitasi menstruasi, termasuk pembalut, kini menjadi objek gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK).){kind=link}