JAKARTA, KBKNEWS.id – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI memunculkan pertanyaan mengenai nasib kursi orang nomor dua di Indonesia.
Jika pengunduran dirinya resmi diterima, kapan Indonesia akan memiliki wakil presiden baru?
Mekanisme pengisian jabatan tersebut telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Dalam ketentuan itu disebutkan, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) harus menyelenggarakan sidang paripurna paling lambat 60 hari untuk memilih penggantinya.
Presiden Prabowo Subianto nantinya mengusulkan dua calon wakil presiden kepada MPR. Kedua nama tersebut dipilih dari calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang.
Selanjutnya, MPR menggelar pemungutan suara untuk menentukan siapa yang akan menduduki jabatan Wakil Presiden hingga berakhirnya masa jabatan pemerintahan berjalan.
Berdasarkan Pasal 46 UU MD3, usulan calon pengganti wakil presiden disampaikan Presiden kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna pemilihan dilaksanakan.
Dengan mekanisme tersebut, pengganti Gibran tidak dipilih melalui pemilihan umum langsung oleh masyarakat, melainkan melalui pemungutan suara anggota MPR terhadap dua calon yang diajukan Presiden.
Artinya, Indonesia memiliki batas waktu konstitusional paling lama 60 hari untuk menentukan wakil presiden baru setelah terjadi kekosongan jabatan.
Namun, ketentuan tersebut baru berlaku apabila pengunduran diri Gibran telah resmi diproses dan menyebabkan kekosongan jabatan Wakil Presiden.
