JAKARTA-Sebanyak enam provinsi di Indonesia sudah menyatakan siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hal ini karena reputasi bangsa dipertaruhkan jika masalah asap menjadi masalah Internasional. Sebab Indonesia dianggap memberikan kontribusi Co2 terbesar akibat karhutla.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Willem Rampangilei, mengajak segenap Kementerian/Lembaga, dunia usaha dan masyarakat, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, untuk dapat menjaga lingkungannya agar tidak terbakar.
“Pencegahannya adalah mengidentifikasi daerah yang rawan kebakaran, meningkatkan sistem peringatan dini agar api yang masih kecil mudah dipadamkan, serta sosialisasi kepada masyarakat dan penegakan hukum,” kata Willem Rampangilei saat menghadiri rakor penanggulangan siaga darurat karhutla di Kantor Gubernur Kalimantan Barat,seperti dilansir dari siaran pers resmi BNPB, Jumat (26/8),
Willem menuturkan, tahun ini, ada perubahan pola untuk hujan buatan yang dilakukan Tim Modifikasi Cuaca (TMC). Jika tahun lalu koordinasi langsung oleh provinsi karena keterbatasan sumber daya manusia, pada tahun ini TMC akan dikendalikan oleh pusat dan akan dialokasikan pada daerah yang membutuhkan untuk hujan buatan.
Serta sesuai arahan Presiden, kata dia, pembuatan kanal bloking akan terus dilakukan, bekerjasama dengan Badan Restorasi Gambut (BRG).
“Posko dan Incident Commander agar selalu aktif dan beroperasi. Briefing setiap pagi, dan sore harinya melakukan evaluasi sehingga kita selalu waspada terhadap Karhutla,” tegasnya.
Berikut 6 Provinsi yang sudah menyatakan siaga darurat karhutla, yakni Riau (7 Maret-30 November 2016), Sumatera Selatan (1 Maret -30 November 2016), Jambi (1 Juni – 1 September 2016), Kalimantan Barat (1 Juni – 1 September 2016), Kalimantan Tengah (11 Juni – 14 Oktober 2016), dan Kalimantan Selatan (15 Agustus – 15 November 2016).
