JAKARTA-Dibawah kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ,banyak daerah di Jakarta yang mengalami penggusuran.
Komnas HAM memandang penggusuran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah pimpinan Ahokbukanlah solusi untuk kesejahteraan masyarakat. Daripada menggusur dan memindahkan warga ke rumah susun yang menyewa, DKI diminta untuk mengevaluasi kembali penataan kotanya.
Terkait penggusuran di Bukit Duri, Ahok dikatakan hampir tidak pernah melakukan dialog dengan warga.
“Kalau ada kata-kata memberikan rusunawa, itu artinya manipulatif. Sebab rusun itu bukan diberikan, tapi disewa. Yang menjadi korban lagi-lagi kelompok miskin,” kata Komisioner Komnas HAM, Siane Indriyani seperti diberitakan Elshinta Jumat (9/9).
Setelah dua surat peringatan kepada warga, Pemprov DKI Jakarta berencana akan melakukan penggusuran rumah-rumah di Bukit Duri, diperkirakan pada 14 September 2016. Wilayah yang terkena kebijakan normalisasi Kali Ciliwung adalah RW 9, RW 10, RW 11 dan RW 12. Sekitar 2.000 kepala keluarga (KK) akan menjadi korban penggusuran itu.
Seperti diberitakan, pada Kamis (8/8) kemarin warga Bukit Duri mengadu ke Komnas HAM, Jakarta terkait dengan penggusuran yang akan dilakukan Pemprov DKI di Bukit Duri, Jaksel.
