JAKARTA – Berdasarkan kajian penilaian lima sektor yaitu permukiman, infrastruktur, sosial, ekonomi, dan lintas sektor, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, total estimasi kerusakan dan kerugian pascabencana banjir bandang Garut mencapai Rp 288 miliar.
Dari angka sebesar itu, sektor permukiman dengan subsektor perumahan dan prasarana lingkungan memiliki nilai kerusakan dan kerugian sekitar Rp 83 miliar.
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, ada persoalan sangat mendasar tentang pendanaan proses rehabilitasi dan rekonstruksi itu. Pemerintah daerah memperkirakan skema pendanaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN). Namun, jumlah yang dianggarkan belum mencukupi total nilai kerusakan dan kerugian.
“Dunia usaha atau Badan Usaha Milik Negara maupun masyarakat dapat berperan untuk mendukung proses rehab-rekon tersebut seperti pascabencana Banjarnegara dan Purworejo. Dunia usaha dan masyarakat terbukit mampu untuk mempercepat proses rehab-rekon pascabencana,” kata Sutopo seperti dalam keterangan pers di Jakarta 18 Oktober 2016.
Sementara itu ia juga menilai jika pemahaman warga yang terdampak atau pun mereka yang berada di kawasan rawan sangat dibutuhkan untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
Sekretaris Daerah Kabupaten Garut Iman Alirahman mengatakan, Pemkab Garut mengalami kesulitan untuk meyakinkan warga untuk pindah. “Sekalipun diberi rumah, mereka memaksakan untuk membangun kembali rumahnya di lokasi terdampak,” kata Iman, di Graha BNPB, Jakarta Timur, seperti dilansir PR, Selasa (18/10/2016).
Padalah Pemerintah pusat juga sudah berkomitmen menyediakan dua menara rumah susun berkapasitas masing-masing 70 KK dan 50 unit dengan skema rumah khusus.
