Lampung-Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan di Provinsi Lampung dinilai masih belum maksimal.
Hal tersebut dikatakan Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Lampung. “Program JKN ini merupakan hal yang sangat baik direncanakan oleh pemerintah yang pro-rakyat, tapi karena proses atau sistemnya yang masih belum maksimal sehingga masyarakat juga yang dirugikan,” kata koordinator aksi damai dokter Lampung, dr Bambang Eko Subekti SpAn, di Tugu Adipura Bandarlampung, Senin (24/10) seperti dilaporkan Antara.
Menurut dia, sistemnya seperti kapitasi yang relatif rendah cukup memengaruhi kualitas pengobatan terhadap pasien sehingga tidak memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat.
Selain itu, aksi damai ini dilakukan serentak dalam rangka memperingati HUT IDI ke-66 dengan mengedepankan tuntutan terhadap pelaksanaan Dokter Layanan Primer karena dinilai tidak efektif dan efisien.
Menurut Sekretaris IDI Bandarlampung itu, program Dokter Layanan Primer merupakan diskriminasi terhadap kelompok dokter tertentu.
“Dokter Layanan Primer bukan jawaban masalah urgen yang terjadi selama ini di bidang pelayanan kesehatan,” katanya.
Dokter anastesis itu justru meminta pemerintah lebih fokus pada program prioritas, di antaranya mengatasi minimnya alat kesehatan, kekosongan obat, persoalan obat palsu, juga sarana-prasarana puskesmas serta rumah sakit yang masih minim.
“Termasuk mengatasi kekosongan dokter di banyak puskesmas,” katanya.
Terkait aksi dan pelayanan dokter di fasilitas kesehatan (faskes), Bambang mengatakan meskipun menggelar aksi, IDI mengimbau para dokter tetap mengedepankan pelayanan publik.
“Unit pelayanan yang tidak boleh ditinggalkan adalah UGD, ICU, ICCU, ruang operasi, persalinan, perawatan, serta pelayanan primer yang perlu tindakan gawat darurat,” kata dia.
