REVOLUSI Mental yang digagas Presiden Jokowi di awal kepemimpinnya dua tahun lalu memerlukan penjabaran dan panduan lebih rinci demi mencegah multi tafsir, cuma menjadi sekedar pemanis atau hiasan bibir, retorika atau bunga-bunga ucapan para pejabat.
Walau mungkin agak terlambat, upaya menjadikan Revolui Mental sebagai gerakan nasional seperti yang disampaikan Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani beberapa waktu lalu perlu digarisbawahi. Lebih baik lagi tentunya, jika formulasi Revolusi Mental segera dirampungkan demi terciptanya kesamaan persepsi yang akan menjadi panduan bagi kementerian dan lembaga pemerintah untuk melaksanakannya.
Sejauh ini pemerintah masih merumuskan dan menyempurnakan butir-butir substansi Revolusi Mental dan juga berharap pada masyarakat untuk proaktif memberikan masukan agar gerakan ini bisa dilakukan secara massif dan komprehensif.
Satgas Saber Pungli yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 87 taun 2016 adalah bagian dari gerakan Revolusi Mental yang sedang digodok rumusannya.
Perubahan budaya dan perilaku buruk yang menghambat kemajuan negeri pernah dilakukan Jepang melalui Restorasi Meiji dan di Korea Selatan dengan gerakan Saemaul Undong (Pembaruan Desa) atau di Tiongkok, digerakkan Mao Zedong dengan Revolusi Kebudayaan.
Restoraji Meiji dilancarkan pada 1868, ditandai dengan penyerahan kekuasaan dari Shogun ke-15 Yoshinobu Tokugawa kepada kaisar Jepang, Meiji yang mengawali perombakan besar-besaran tatakelola pemerintahan negara itu.
Kesadaran baru tumbuh di negara Sakura itu. Untuk bangkit dari keterpurukan dan keterbelakangan, perlu dilakukan restrukturisasi kepemerintahan dengan memadukan antara kemajuan di negara-negara Barat dan nilai-nilai tradisional. Budaya feodal yang kaku dan lamban harus ditinggalkan karena menghambat kemajuan, digantikan sistem demokrasi berazas keterbukaan.
Pada awalnya para shogun yang menolak menyerahkan kekuasaan lari ke Hokkaido dan berupaya mendirikan Republik Ezo, namun mereka akhirnya ditumpas dalam pertempuran Hakodate di Hokkaido pada 1869. Setelah itu, daimyo-daimyo atau penguasa wilayah di bawah Shogun digantikan oleh gubernur yang diangkat dan digaji negara.
Kemudian dibentuklah parlemen, tentara nasional, sedangkan penataan sektor industri dan pendidikan dijadikan modal untuk mengubah Jepang menjadi kekuatan militer dan raksasa ekonomi dunia.
pendidikan
Sektor pendidikan termasuk yang direformasi dengan menerapkan wajib belajar siswa bagi usia sekolah dan penyediaan satu sekolah untuk setiap 600 penduduk. Modernisasi tentara nasional dilakukan dengan meniru model-model di negara lain seperti Jerman dan Inggeris. Industri persenjataan lokal terus dibangun dibarengi pembelian alutsista dari Eropa Barat untuk memperkuat angkatan bersenjata.
Transparansi dalam pengisian jabatan di birokrasi juga dibangun di era Reformasi Meiji. Birokrasi dirancang untuk meninggalkan perilaku kolot yang menghambat kemajuan dan pengembangan Iptek.
Sedangkan Saemaul Undong yang digagas Presiden Park Cung Hee pada 1970 diawali dengan gerakan membangun desa untuk mengentaskan kemiskinan dan keterpurukan ekonomi pasca Perang Korea (1950 – 1953) . Saat itu mayoritas warga Korsel miskin.
Saemaul Undong adalah gerakan fisik dan spiritual bertujuan memodernisasi warga desa, mempertebal persatuan dan menghindari perpecahan akibat kesenjangan status sosial dan ekonomi rakyat. Kegigihan dan kerja keras , swadaya serta gotong-royong adalah tiga pilar yang menjadi motto gerakan.
Bermodalkan bantuan dana dari Bank Dunia, Presiden Korsel membeli 11 juta lebih sak semen yang kemudian dibagikan masing-masing 335 sak pada 33.267 desa untuk digunakan membangun jalan, jembatan atau merenovasi rumah-rumah warga.
Kegiatan Saemaul Undong di desa dipimpin oleh tokoh yang ditunjuk, bersifat sukarela dan tidak digaji. Roh dan semangat gerakan tersebut menjadi energi luar biasa yang mampu “menyulap” Korsel dari negara miskin menjadi raksasa ekonomi Asia.
Di Tiongkok lain lagi. Mao Zedong melancarkan Revolusi Kebudayaan yang berlangsung sekitar satu dasawarsa (1966 –1976). Revolusi Kebudayaan adalah gerakan besar di Tiongkok berujud perlawanan kaum proletar terhadap kelompok borjuis dan intelektual, dilatarbelakangi oleh perseteruan antara Mao dan Presiden Li Shaoqi yang dituduh sebagai antek kapitalis.
Namun Revolusi Kebudayaan yang semula diagendakan untuk mengembalikan paham Maoisme yang dinilai sudah digerogoti budaya Barat berujung aksi anarkis yang dilakukan kelompok radikal.
Sebelum melancarkan Revolusi Kebudayaan, Mao saat menjadi presiden pertama (1954 – 1959) dan Ketua Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok juga telah mencoba membangun pertanian di pedesaan dengan program membasmi empat mahluk jahat (burung, serangga, lalat dan tikus). Ia juga memerintahkan Tentara Merah untuk menyerang kelompok cendekiawan, intelektual dan pengusaha yang dianggap sebagai musuh bangsa
Tumbal 30 juta nyawa
Hasilnya, progam yang dlancarkan selama tiga tahun (1958 –1961) menemui kegagalan, karena punahnya burung-burung malah membuat keseimbangan ekosistem teganggu. Hasilnya , tiga puluh juta penduduk Tiongkok menjadi tumbal, mati kelaparan.
Ide Mao membangun industri lebih tidak lazim lagi, dimulai dengan dengan pengumpulan wajan-wajan milik penduduk untuk diserahkan pada tentara guna dijadikan bahan baku industri.
Ribuan professional, dokter dan insinyur dikirim ke desa-desa untuk membantu petani . “Tukar guling”, profesi juga dilakukan. Profesional dipekerjakan di kebun-kebun atau sawah, sebaliknya petani mengerjakan pekerjaan administrasi.Bisa dibayangkan, yang terjadi malah carut-marut karena masing-masing melakukan pekerjaan yang bukan kompetensinya.
Wafatnya Mao pada 9 September 1976 sekaligus mengakhiri era Revolusi Kebudayaan, memasuki era reformasi di bawah kepemimpinan baru Tiongkok, Deng Xiaoping.
Di Indonesia, praktik pembiaran, terjadinya berbagai anomali dan penyimpangan di berbagai lini institusi dan sendi-sendi kehidupan selama bertahun-tahun agaknya memang perlu diluruskan melalui gerakan nasional secara total dan menyeluruh.
Hak dan kewajiban setiap individu di lingkungan ketetanggaan misalnya. Jika ditata dengan baik, mulai dari hal-hal kecil, diharapkan akan tercipta lingkungan yang aman, tertib dan nyaman. Setiap orang harus peduli terhadap keamanan, kebersihan dan ketertiban di lingkungannya, juga menghargai hak-hak orang lain.
Pemenuhan hak-hak seseorang tentunya perlu disesuaikan dengan kondisi setempat dan kesepakatan bersama. Perlu diatur pula kemana seseorang harus melapor dan menuntut hak-haknya, termasuk juga siapa yang berwenang memberikan sanksi bagi yang melalaikan kewajibannya.
Seluruh kementerian dan lembaga negara termasuk di daerah-daerah harus menginventarisasi bentuk layanan, kewajiban, tugas dan wewenangnya. Terkait layanan publik, harus jelas tenggat waktu, biaya, persyaratan serta prosedur yang harus dipenuhi oleh penerima layanan.
Sikap proaktif masyarakat perlu terus ditumbuhkan untuk melaporkan dan mengawasi layanan publik yang diberikan oleh kementerian atau instansi pemerintah. Di era kecanggihan teknologi informatika saat ini rasanya tidak sulit bagi masyarakat melalui berbagai moda komunikasi untuk menyampaikan pengaduan.
Kerahasiaan demi keamanan pelapor perlu pula difikirkan. Jika tidak, sulit untuk mendorong partisipasi masyarakat. Sebaliknya, setiap laporan palsu atau fitnah tentu harus pula diusut.
Revolusi mental, sekali dilakukan, harus total dan mencakup berbagai aspek kehidupan, tidak setengah hati dan harus terus berlanjut.
