IBARAT permasalahan dalam keluarga. Jika salah satu anggotanya berulah, harus diselesaikan secara internal. Tetangga hanya bisa menawarkan bantuan jika bisa diterima atau memang diminta
Itulah yang dipahami benar oleh pemerintah Indonesia untuk cawe-cawe , ikut ambil bagian bagi penyelesaian persoalan kelompok etnis minoritas muslim Rohingya yang tinggal di Negara Bagian Rakhine, Myanmar. RI dan Myanmar juga sesama anggota keluarga besar ASEAN.
Nyaman dengan pendekatan yang dilakukan RI, Menlu Retno Marsudipun diundang dan bertemu dengan Aung San Suu Kyi yang saat ini menjabat Penasehat Negara di Naypyidaw, Myanmar (6/12) guna membahas penyelesaian damai isu Rohingya.
Masalah dalam negeri adalah isu sensitif yang sering menimbulkan gesekan dengan negara lain jika negara bersangkutan tidak menghendaki dan menganggap kesertaan pihak lain sebagai intervensi atas kedaulatannya.
Pemerintah Myanmar melarang buruh-buruhnya mengais nafkah di Malaysia hanya gara-gara tersinggung atas ucapan PM Malaysia Najib Razak yang menilai, aksi-aksi kekerasan terhadap suku Rohingya di Myanmar adalah tindakan genosida.
Faktanya, sejak di bawah rezim junta militer maupun setelah peraih hadiah Nobel Perdamaian, Aung San Suu Kyi menjadi penasehat negara, kisah tragedi suku Rohingya di tanah Myanmar memang tidak pernah sepi.
Selain tidak diakui sebagai warga negara, hak hidup merekapun direduksi. Tidak sedikit kaum wanitanya diperkosa, anak-anak dan kaum pria dianiaya dan dibantai, sedangkan yang mencoba melarikan diri, sebagian karam di tengah laut atau hanyut di sungai.
Tekanan dan seruan masyarakat internasional selama ini tidak digubris oleh rezim Myanmar yang selalu berdalih masalah Rohingya sudah ditangani secara semestinya dan itu adalah persoalan dalam negeri mereka.
Pejuang kemanusiaan sekelas Suu Kyipun agaknya menghadapi dilema. Di satu pihak ia harus berkompromi dengan perasaan rakyat yang mayoritas beragama Budha demi tegaknya stabilitas nasional, sedangkan disisi lain ia didesak masyarakat internasional untuk menegakkan HAM.
Penyelesaian secara inklusif
Indonesia secara aktif mendorong agar solusi masalah dilakukan secara inklusif dengan catatan, keseteraan hak dan kewajiban bagi seluruh rakyat Myanmar termasuk etnis Rohingya harus dikedepankan sebagai sebagai kunci penyelesaian.
Pemerintah RI yang juga mendapatkan tekanan dari kelompok-kelompok Iertentu tetap mengedepankan upaya “soft diplomacy” ketimbang melakukan kecaman atau melontarkan kritik tajam terhadap pemerintah Myanmar.
Sejumlah elemen umat Islam yang merasa prihatin dan geram terhadap kekejaman yang dilakukan aparat militer dan etnis mayoritas Budha Myanmar menuntut agar pemerintah RI memutuskan hubungan dilomatik dengan negara itu.
Selain melanggar kesepakatan di antara sesama negara anggota ASEAN untuk tidak saling mengintervensi masalah dalam negeri masing-masing, agaknya pemerintah RI sadar bahwa cara-cara yang konfrontatif tidak akan berhasil.
Rohingya adalah kelompok etnis Indo-Arya yang hidup di kawasan Rakhine, di barat daya Myanmar yang secara etno-linguistik berkaitan dengan kelompok etnis yang bermukim di India dan Bangladesh, berbeda dengan penduduk Myanmar lainnya yang berasal dari Sino-Tibet.
Bangsa Rohingya menyebar di sejumlah negara di Asia, terbanyak di wilayah Rakhine, Myanmar (satu juta), Arab Saudi (400.000), Bangladesh (300.000), Pakistan (200.000), Thailand (100.000) dan Malaysia (28.000).
Berbagai aksi kekerasan dan pembantaian terhadap warga Rohingya terjadi bertahun-tahun. Operasi King Dragon yang dilancarkan rejim militer Myanmar pada 1978 merenggut ratusan nyawa dan mengakibtakan sekitar seperempat juta kaum Rohingya melarikan diri ke negara tetangganya Bangladesh.
Kerusuhan antara umat Budha dan Rohingya di Rakhine Utara, Oktober 2008 menewaskan lebih seratus orang Rohingya dan membuat 20.000 orang lagi kehilangan tempat tinggal.
Dalam peristiwa yang terjadi pertengahan November lalu, paling tidak 86 warga Rohingya tewas dibantai aparat militer Myanmar dalam aksi balas dendam akibat penyerbuan oleh kelompok tidak dikenal terhadap tiga pos polisi di tapal batas Bangladesh. Aparat menuding, warga Rohingyalah pelakunya.
Ratusan warga Rohingya berdatangan dengan kapal-kapal seadanya sebagai manusia perahu . Sebagian terdampar di perairan Indonesia dan sampai saat ini masih ditampung di tempat-tempat pengungsian di Banda Aceh dan Medan.
Indonesia berupaya menyalakan lagi lilin yang membuka secercah harapan bagi terwujudnya keadilan dan kedamaian bagi warga Rohingya.
Pemerintah Myanmar diharapkan lebih terbuka dan aktif merembug solusi isu Rohingya secara adil dan bijaksana.
