SELAMA ini kota Solo dikenal sebagai kota budaya dan pariwisata. Penerus kerajaan Mataram itu banyak meninggalkan warisan sejarah dan budaya masa lalu. Ditambah kekhasan yang lain dari kota itu, banyak turis manca negara tertarik untuk mengunjunginya. Tapi gara-gara ulah Abubakar Baasyir dan Bahrun Naim, nama kota Solo menjadi ternoda. Sekelompok anak muda yang ditangkap Densus-88 beberapa hari lalu karena mau meledakkan bom bunuh diri di Istana, ternyata juga dari Solo. Apakah kota dinasti Kasunanan-Mangkunegaran itu harus dijuluki: kota teroris?
Kota Solo bercikal-bakal dari pemberontakan orang Cina (Geger Pecinan) yang melanda Kraton Surakarta di Kartosura pada tahun 1742. Kraton rusak parah, sehingga Pakubuwono II (Mas Garendi) membangun istana baru di Desa Sala, 10 Km ke arah timur. Kyai Gede Sala sebagai pemilik lahan dapat “uang kerokhiman” 10.000 ringgit (Babad Tanah Jawi). Dengan biaya swadana tanpa bantuan Bank Asia maupun Bank Dunia –yang memang belum ada waktu itu– dibangunlah kerajaan baru Kraton Surakarta Hadiningrat dengan penanda berupa sengkalan: Jalma Sapta Amayang Buwana (1670 tahun Jawa atau 1744 M).
Di sinilah Sinuwun Pakubuwono II bertahta hingga para raja keturunannya (Paku Buwono XIII) sekarang. Tapi sejak Proklamasi RI 17 Agustus 1945, kekuasaan kerajaan Surakarta tinggal samegaring payung (baca: terbatas sekali). Raja Surakarta harus berbagi kekuasaan dengan Residen-Walikota Sala, yang sejak Orde Baru pusat pemerintahan itu tinggal Walikota Solo.
Dulu raja Solo bisa menarik pajak, sekarang hanya dibiayai oleh pemerintah pusat (APBN) dan Pemda Jateng dan Pemkot Solo (APBD). Tapi dana itu tak pernah mencukupi, sehingga Kas Kraton terpaksa ditopang lewat “obral” gelar kraton dengan dana tertentu. Maka kini banyak orang tak punya latar belakang budaya kejawaan bergelar KRT (Kanjeng Raden Tumenggung).
Menjadi raja Solo kini tak lagi menarik, sehingga krabat Kraton Kasunanan pengin pula jadi Walikota Solo, tapi selalu gagal. Justru yang berhasil malah “wong ndesa” bernama Jokowi, yang setelah meloncat ke Jakarta, berhasil jadi Gubernur DKI dan kini Presiden RI. Di era kepemimpinan Walikota Jokowi, kota Solo berhasil menggeliat. Maju dan terkenal. Dulu hanya dikenal kerbau Kyai Slamet (peninggalan PB II, oleh-oleh dari Bupati Ponorogo) Bengawan Solo dan Putri Solo-nya. Berkat tangan dinginnya, Jokowi saat jadi walikota pernah mendapat gelar Walikota Terbaik ke 3 sedunia (World Mayor Project 2012).
Jokowi sudah menjadi Presiden RI ke-7, dan Solo makin terkenal dan menjadi tujuan wisata turis manca negara. Tak hanya ingin melihat Kraton Solo, tapi juga ingin menikmati makanan khas kota itu. Ada srabi Notosuman, gudeg ceker Margoyudan, kupat tahu Singosaren, thengkleng (gulai fosil kambing) termasuk sambel tumpang. Sayuran jenis ini terkenal sekali, sampai-sampai Nardi Kancil –ilustrator koran “Suara Merdeka” – karena pada pemilik kos di kota itu (1973) ngaku “hobi sambel tumpang”, setiap hari dikasih menu sambel tumpang melulu sampai mblenger.
Seniman banyak mengenang kota itu lewat hasil karyanya. Komponis Gesang menciptakan lagu “Bengawan Solo” (1940), hingga terkenal di Jepang. Sastrawan Muhammad Dimyati bikin novel “Solo di waktu malam” (1950-an), Suparto Brata dalam novel bahasa Jawa “Solo Lelimengan” (Panyebar Semangat 1967), Mus Mulyadi mendendangkan lagu “Kota Solo” lewat kroncong (1972), dan ada juga sejumlah film jadul bertajuk “Bengawan Solo”
Paling ironis, kota Solo yang jadi tujuan wisata, kini jadi pula tujuan teroris. Ini gara-gara Abubakar Baasyir dan penerusnya, Bahrum Naim. Dari kelompok Islam radikal yang ditangkap di Jakarta kemarin, semuanya berasal dari Solo. Akankah Solo dijuluki “kota teroris”? Jangan sampailah! (Cantrik Metaram)
