MIMPI panjang kelompok etnis muslim Rohingya di Negara bagian Rakhine , Myanmar untuk menikmati kehidupan normal mungkin “Masih jauh panggang daripada api”, tetapi paling tidak, tanda-tanda ke arah itu berpendar lagi.
Pemerintah Myanmar menyambut baik tawaran AEAN termasuk RI yang diangkat dalam retret (pertemuan non-rutin) para Menlu ASEAN di Yangon, Myanmar (19/12) terutama untuk membuka akses bantuan kemanusiaan bagi kelompok minoritas Rohingya.
Lebih dari itu, Myanmar diwakili Penasehat Negara, Aung San Suu Kyi menyatakan siap membuka diri, termasuk pada pers asing. Ini kemajuan luar biasa, mengingat rezim junta militer negara itu selama ini tertutup dan menolak setiap campur-tangan asing menyangkut isu Rohingya.
Sebelumnya Penguasa Myanmar selalu bergeming terhadap seruan dan kecaman internasional terkait isu Rohingya karena menganggapnya persoalan internal. Setiap upaya pihak luar dianggap menganggu kedaulatan negara itu.
Buktinya, para buruh negara itu dilarang mengais rezeki di Malaysia gara-gara para petinggi Myanmar tersinggung atas ucapan PM Malaysia Najib Razak yang menilai, kekerasan berulang kali atas warga Rohingya adalah aksi genosida.
Angin segar yang bertiup ini tidak lepas dari pendekatan kekeluargaan yang dilakukan Indonesia.
“Ibarat gaduh di tengah keluarga, tetangga hanya bisa menawarkan bantuan untuk menengahi”. Sikap RI tersebut agaknya membuat pemerintah Myanmar merasa nyaman atas keikutsertaan pihak luar (ASEAN) dalam penyelesaian isu Rohingya.
Retret para Menlu ASEAN juga merupakan tindaklanjut pertemuan antara Menlu RI Retno Marsudi dengan Suu Kyi di Naypyidaw, 6 Desember lalu.
Derita berkepanjangan
Sejak di bawah rezim junta militer maupun sampai peraih hadiah Nobel perdamaian Suu Kyi menjadi penasehat negara, derita dan kekerasan yang dialami suku Rohingya di tanah Myanmar memang tidak pernah jeda.
Selain tidak diakui, hak hidup merekapun direduksi. Tidak sedikit wanitanya diperkosa, anak-anak dan kaum pria dianiaya dan dibantai, sedangkan yang mencoba melarikan diri, sebagian karam di tengah laut atau hanyut di sungai.
Pejuang kemanusiaan sekelas Suu Kyi pun agaknya menghadapi dilema karena harus berkompromi dengan perasaan rakyat yang mayoritas pemeluk Budha,, namun di pihak lain, diskriminasi, intimidasi dan kekerasan atas Rohingya menunai kecaman internasional terhadap pemerintah Myanmar.
Indonesia secara aktif mendorong agar solusi masalah dilakukan secara inklusif dengan catatan, keseteraan hak dan kewajiban bagi seluruh rakyat Myanmar termasuk warga Rohingya harus dikedepankan.
Di tengah tekanan dari kelompok-kelompok tertentu, pemerintah RI tetap mengedepankan upaya “soft diplomacy” ketimbang melontarkan kritik atau kecaman.
Selain melanggar kesepakatan antara sesama anggota ASEAN, pemerintah RI sadar bahwa cara-cara konfrontatif tidak akan berhasil melunakkan rezim Myanmar untuk bersikap adil dan manusiawi dalam penuntasan isu Rohingya.
Rohingya adalah kelompok etnis Indo-Arya yang hidup di kawasan Rakhine, di barat daya Myanmar yang secara etno-linguistik berkaitan dengan kelompok etnis yang bermukim di India dan Bangladesh, berbeda dengan penduduk Myanmar lainnya yang berasal dari Sino-Tibet.
Etnis Rohingya menyebar di sejumlah negara di Asia, terbanyak di Rakhine, Myanmar (satu juta), Arab Saudi (400.000), Bangladesh (300.000), Pakistan (200.000), Thailand (100.000) dan Malaysia (28.000).
Ratusan tewas
Operasi King Dragon yang dilancarkan rejim militer Myanmar pada 1978 merenggut ratusan nyawa dan mengakibatkan sekitar seperempat juta kaum Rohingya melarikan diri ke negara tetangganya Bangladesh.
Kerusuhan antara umat Budha dan Rohingya di Rakhine Utara, Oktober 2008 menewaskan lebih seratus orang Rohingya dan membuat 20.000 orang lagi kehilangan tempat tinggal.
Pada peristiwa berdarah medio November lalu, paling tidak 86 warga Rohingya tewas dibantai aparat militer dalam aksi balas dendam akibat penyerbuan oleh kelompok tidak dikenal terhadap tiga pos polisi di tapal batas Bangladesh. Aparat menuding, warga Rohingya pelakunya.
Ratusan warga Rohingya berdatangan dengan kapal-kapal seadanya sebagai manusia perahu . Sebagian terdampar di perairan Indonesia dan sampai saat ini masih ditampung di tempat-tempat pengungsian di Banda Aceh dan Medan.
Pada acara retret para menlu ASEAN, Penguasa Myanmar berjanji untuk terus menjalin komunikasi dan memberikan informasi terkini mengenai perkembangan isu Rohingya.
Sementara Menlu RI menekankan lagi pentingnya pemulihan keamanan dan stabilitas guna meneruskan pembanagunan inklusif di wilayah Rakhine.
Indonesia juga siap memberikan bantuan kemanusiaan dan penguatan kapasitas aparat penegakan hukum dan menyelengggarakan dialog antar agama dalam upaya rekonsiliasi nasional di negeri itu.
Di bulan- bulan terakhir ini suasana di Rakhine relatif kondusif, sementara pemerintah Myanmar juga mulai melakukan pendekatan inklusif penuntasan isu Rohingya sesuai usulan RI.
Sejauh ini sudah dibentuk komisi yang bertanggung jawab menegnai masalah hukum, sosial, keimigrasian dan kewarganegaraan.
Pemerintah Myanmar juga mulai menggalang kemitraan dengan PBB dan organisasi-organisasi internasional untuk bekerjasama membangun kembali wilayah Rakhine.
RI juga berupaya melobi Bangladesh agar bersedia bekerjasama menampung pengungsi Rohingya yang melarikan diri dan ditampung di pusat pengungsian sementara di Cox’s Bazaar, Bangladesh.
Semoga upaya damai yang sedang dilakukan RI dalam kerangka ASEAN saat ini bisa mewujudkan mimpi warga Rohingya untuk hidup dalam kedamaian.
