RESOLUSI Dewan Keamanan PBB nomor 2334 yang menetapkan, pembangunan permukiman Yahudi di tanah Palestina ilegal adalah kemenangan politis dan menjadi kado tidak ternilai bagi bangsa Palestina di penghujung 2016.
Ini adalah resolusi DK PBB pertama terkait isu Palestina yang digolkan dalam kurun waktu 36 tahun terakhir ini, antara lain berkat andil AS – sekutu utama negara Yahudi – yang memilih “abstain” dalam pemungutan suara (voting), Jumat (23/12) lalu. Dalam kurun waktu tersebut, setiap rancangan resolusi DK PBB yang merugikan Israel selalu diveto AS.
Niat AS mengambil langkah “abstain” sudah disiratkan Presiden Barack Obama menjelang akhir masa jabatannya di Gedung Putih. Alasannya, ia khawatir, “solusi dua negara” (Palestina dan Israel –red) bagi penyelesaian konflik Palestina – Israel, bakal terganjal persoalan pembangunan permukiman Yahudi.
Namun tentu saja, pergeseran politik luar negeri AS yang merupakan salah satu anggota tetap DK PBB dan juga pendukung utama negara Yahudi itu dianggap sebagai suatu perubahan luar biasa oleh banyak kalangan.
Yang mengagetkan, khususnya bagi negara-negara pendukung Palestina, justru perubahan sikap Mesir yang meminta penundaan penyampaian rancangan resolusi DK PBB itu dengan dalih untuk menunggu hasil pertemuan para menteri Liga Arab.
Mesir, anggota tidak tetap DK PBB yang mewakili kaukus Arab urung menyerahkan draf resolusi 2334 untuk dibahas oleh seluruhnya 15 anggota DK PBB, Rabu lalu (21/12), setelah presidennya, Abdel Fatah El-Sisi dilobi secara intensif oleh Presiden AS Donald Trump dan PM Israel Benjamin Netanyahu.
“Draf resolusi itu milik Liga Arab, bukan milik Mesir dan Palestina, “ kata Dubes Mesir di PBB, Amr Aboul Ataa berkilah.
Malaysia, Selandia Baru, Senegal dan Venezuela, kemudian mengambil alih prakarsa untuk menyampaikan draf resolusi yang berujung dikeluarkannya Resolusi DK PBB nomor 2334.
Israel selama ini bergeming dari tekanan dan kecaman internasional, terus membangun permukiman baru bagi warganya di tanah Palestina yang didudukinya, di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Sejauh ini Israel sudah membangun 600.000 rumah di wilayah Tepi Barat dan 200.000 di Jerusalem Timur.
Realistis
Mesir, negara garda terdepan dalam perang melawan Israel bersikap pragmatis, dan realistis, menandatangani Perjanjian Camp David yang diprakasai AS dan meninggalkan aksi militer untuk menihilkan kehadiran negara Yahudi itu.
Perjanjian Camp David (1978) yang dimediasi AS meletakkan dasar dan prinsip perdamaian di Timur Tengah, perluasan butir-butir Resolusi DK PBB 242 (a.l. tentang penarikan mundur militer dari seluruh wilayah sebelum Perang Enam Hari, 1967) dan penyelesaian isu Palestina.
Babak-belur mengalami korban paling besar dalam perang dengan Israel pada 1948, Perang Enam Hari pada 1967 dan Perang Yom Kippur pada 1977, Mesir lebih memilih jalan kompromi terhadap Israel ketimbang dengan kekuatan senjata.
Resolusi DK PBB 2334 itu mengundang reaksi bertolak belakang , dari pemerintah Israel di satu pihak dan dari kubu Palestina di pihak lain.
PM Israel Benjamin Netanyahu menolak keras dan bersumpah untuk menggagalkan resolusi 2334 demi kepentingan bangsa Yahudi dan mengklaim telah memperoleh komitmen dari jaringan komunitas Yahudi di Kongres AS untuk memperjuangkan pembatalannya.
Sebaliknya, Jubir Kepresidenan Palestina Nabil Abu Rudeniah menilai, resolusi 2334 akan mempercepat solusi “dua negara” dan merupakan pukulan bagi Israel karena masyarakat internasional menilai, pembangunan permukiman oleh Israel di tanah Palestina selama ini melanggar hukum internasional.
Sedangkan Arab Saudi berharap, resolusi 2334 bisa menghidupkan kembali proses perdamaian secara adil di kawasan Timur Tengah, sementara pemerintah Yordania menilai sebagai hal itu merupakan momen bersejarah bagi bangsa Palestina, dan juga dunia.
Konflik Palestina – Israel belum tuntas sepenuhnya, namun paling tidak, resolusi 2334 bisa menjadi seteguk air pelepas dahaga bagi kedaulatan Palestina.
