GRESIK – Sembilan desa yang kerap kali tergenang banjir meluapnya Sungai Bengawan Solo di Gresik, Jawa Timur membuat petisi bantaran untuk melakukan protes atas apa yang selama ini dinilai merugikan mereka.
Sembilan desa tersebut adalah Desa Jrebeng, Desa Tirem Enggal, Baron, Dukuh Kembar, Madumulyorejo, Desa Bulangan, Gedong Gedoan, dan Desa Sekar Gadung.
Isi petisi bantaran adalah mendesak kepada pemerintah pusat dalam hal ini BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) Bengawan Solo melanjutkan pembangunan tanggul. Sebab, masih ada sekitar puluhan kilometer yang pembangunanya mangkrak di antaranya di Desa Tirem Enggal, Bulangan dan Desa Madumulyorejo.
Aksi mereka yang didukung para Kepala Desa juga mendesak kepada pemerintah pusat untuk membebaskan ribuan hektar lahan yang berada di dalam tanggul. Pasalnya, lahan-lahan tersebut masih sah menjadi milik warga dan ditempati rumah tinggal. Hanya saja, setiap kali ada luapan Bengawan Solo selalu terkena banjir.
“Saya rela datang jauh-jauh asal tanggul Bengawan Solo dibangun dan tidak banjir saat meluap,” kata salah satu warga yang turut mendatangi petisi Asghori (42), asal Desa Madumulyorejo, Senin (26/12/2016), dikutip dari beritajatim.
Selain berkumpul membuat petisi, mereka juga emndiskusikan perlunya melanjutkan pembangunan tanggul, pembebasan lahan di bantaran yang berada di dalam tanggul hingga membuat pintu air tepat di anak sungai Bengawan Solo yaitu di Kali Agung Desa Tirem Enggal.
“Kami prihatin dan kecewa karena pemerintah baik pusat melalui BBWS Bengawan Solo maupun pemerintah daerah tidak kunjung mengambil tindakan konkrit atas banjir tahunan Bengawan Solo yang menimpa di Desa kami,” kata Nurul Yatim selaku Kades Baron, Kecamatan Dukun.
Menurut dia, pembebasan lahan untuk pembangunan tanggul dilakukan sekitar 1997-1999. Saat itu, pembebasan hanya mendasarkan pada laporan data dari kepala desa. Sehingga, yang dimasukkan daftar lahan yang dibebaskan hanya milik para pendukungnya. Sedangkan yang tidak menjadi pendukung tidak dibebaskan, padahal berada di bantaran.
