JAKARTA (KBK) – Dalam upaya menurunkan risiko bencana di desa, pemerintah pusat diminta membuat aturan secara spesifik. Menurut Ketua Forum Perguruan Tinggi Pengurangan Resiko Bencana, Eko Teguh Paripurno, sudah seharusnya pemerintah pusat tidak melihat desa sebagai “toilet”.
“Mari kita turunkan risiko bencana dengan aturan dari level pusat tapi sudah ditata sebaik-baiknya sehingga desa tidak lagi menjadi semacam toilet. Tempat buang masalah, caranya dengan mulai membangun desa,” jelas Eko dalam paparannya pada acara Refleksi Akhir Tahun Melihat Arah Kebijakan Penanggulangan Bencana Indonesia, di Jakarta, Selasa (27/12/2016).
Hal tersebut dikatakan Eko karena saat ini pemerintah pusat melihat desa sebagai subjek. Eko menambahkan jika desa diintervensi dengan kebijakan membangun, dapat dipastikan semakin menangguhkan ekonomi, sosial dan politik kebangsaan bukan sebaliknya.
Ditilik dari refleksi nilai gerakan masyarakat desa ada beberapa hal yang mulai mengendur terkait kebencanaan, mulai dari integritas, semangat gotong royong dan etos kerja. Menurut Eko hal tersebut terjadi karena saling berkaitan.
“Integritas berkaitan dengan kepercayaan. Kalau ada bencana masyarakatnya tidak mau mengungsi karena barang-barang takut dicuri. Sehingga kalau sudah bencana parah baru teriak panggil SAR,” kata Eko.
Kemudian kejadian serupa juga terjadi pada etos kerja dan semangat gotong royong. Menurut penelitiannya, masyarakat desa kini tak lagi giat jika tak dapat uang dalam membantu daerah terlanda bencana, terutama jika bencana tersebut berskala kecil.
“Ini semua saling berkaitan dari permasalahan yang ada. Mari kita pastikan bahwa desa sebagai tempat praktik pembelajaran membangun gerakan, ” pungkas Eko.
