HEBOH peretasan siber terhadap sistem pemilu di Amerika Serikat oleh agen-agen Rusia di penghujung 2016 membangkitkan kembali euforia perseteruan kedua negara adidaya itu di era Perang Dingin yang sudah terkubur lebih dari tiga dekade lalu.
Berang atas kegiatan yang dinilai tidak patut dalam hubungan diplomatik itu, Presiden Obama mempersona non grata (mengusir) 35 diplomat Kedubes Rusia di Washington dan Konsulat Rusia di San Fransisco dan meminta mereka meninggalkan Amerika Serikat dalam 72 jam.
Guna mengantisipasi aktivitas intelijen Rusia, pemerintah AS juga menutup pusat rekreasi komunitas Rusia di New York dan Maryland serta melarang warga dan perusahaan di negeri itu bermitra dengan perusahaan dan para pihak yang dikenai sanksi.
Obama juga mengenakan sanksi pada dinas intelijen Rusia, GRU dan FSB yang diduga terlibat peretasan sistem pemilu di AS dengan operasi siber terhadap Partai Demokrat.
Modus operandinya, peretas menggunakan surat elektronik palsu untuk mengelabui korban agar menyebutkan nama dan “password”-nya, kemudian pelaku memanfaatkannya dalam kegiatan kampanye Pemilu AS.
Sanksi lebih keras terhadap Rusia juga diusulkan di kalangan parlemen, antara lain oleh Senator Mc Cain dari Partai Republik yang meminta AS untuk menempatkan pasukan tetap di negara Baltik ex-sempalan Uni Soviet dan memasok persenjataan bagi Ukraina.
Sedangkan Presiden baru AS, Donald Trump yang (paling tidak) tidak merasa dirugikan oleh aksi peretasan itu, dengan kewenangan yang dimilikinya sebagai presiden nanti , diduga akan menganulir keputusan yang diambil pendahulunya, Obama.
Trump sejak semula tidak mempercayai kebenaran laporan Dinas Rahasia (CIA) dan Biro Investigasi (FBI) tentang peretasan oleh agen-agen Rusia itu, bahkan ia menuding, hal itu dilakukan oleh Partai Demokrat – lawannya pada pemilu -, untuk mendelegitimasi kemenangannya.
“Banyak persoalan lain (lebih penting-red) yang harus segera diselesaikan, “ kilah Trump dengan santai saat diwawancarai pers, menyiratkan keengganannya meributkan isu peretasan tersebut.
Mudah dibaca
Sikap yang ditunjukkan Trump agaknya mudah dibaca. Dalam kampanye pemilu lalu, ia berjanji untuk membatasi dan bertindak keras terhadap kaum imigran, terutama dari negara-negara Islam, namun sebaliknya , ia menyiratkan niat untuk menjalin hubungan lebih baik dengan Rusia.
Trump juga berulang kali menyatakan kekagumannya pada Presiden Putin dan bertekad untuk mengubah arah kebijakan luar negeri AS, terutama untuk mempererat kemitraan dengan Rusia.
Sebaliknya, Putin sejauh ini belum mengambil aksi “reciprocal” atau tindakan balasan atas pengusiran diplomatnya oleh AS, walaupun didesak oleh menlunya, Sergey Lavrov, untuk melakukan hal sama.
Lavrov sudah meminta Putin untuk memutuskan pengusiran 35 diplomat AS (31 di Kedubes AS di Moskow dan empat di Konsulat AS di Saint Petersburg.
AS dan Rusia – dua negara adidaya yang di era Perang Dingin lalu menjadi dua kutup perseteruan, – saat ini juga berada di kubu berseberangan paling tidak terkait isu Suriah dan negara-negara ex-Uni Soviet.
Di ajang konflik Suriah, Rusia berada di belakang rezim petahana, Bashar al-Asaad, sebaliknya Rusia mendukung kelompok perlawanan. Kedua negara memang berada dalam kubu yang sama untuk memerangi kelompok NIIS, namun dengan fokus berbeda.
AS juga mengecam campurtangan Rusia di negara-negara bekas Uni Soviet di kawasan Laut Baltik (Estonia, Latvia dan Lithuania) dan menghalang-halangi kemerdekaan Ukraina untuk bergabung ke Uni Eropa.
Heboh peretasan ini agaknya cuma isu sesaat sebagai “intermezzo” hubungan antara dua negara untuk meramaikan pergantian tahun dan diharapkan tidak berkepanjangan, apalagi kembali ke era Perang Dingin. (sumber: AFP/AP/Reuters)
A
