BUPATI selingkuh dengan harta negara, itu sering terdengar. Tapi bupati menyelingkuhi bini orang, mungkin baru Ahmad Yatenglie, Bupati Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Kemarin dia ramai diberitakan media massa, karena digerebek polisi sedang mesum dengan istri polisi. Ini bupati gebleg namanya, mengorbankan jabatan karena memburu kenikmatan. Atau mungkin, bagi Ahmad Yatenglie bupati itu sekedar kepanjangan: buka paha tinggi-tinggi.
Bupati itu jabatan sangat terhomat, dia mengepalai sebuah daerah, sehingga bersama walikota dan gubernur, posisi itu disebut pula: Kepala Daerah. Di masa penjajahan Belanda disebut regent. Begitu terhormatnya seorang bupati, ijazah sekolah menengah kala itu ditanda-tangani oleh bupati setempat. Beda dengan jaman sekarang, banyak calon bupati yang berijasah palsu.
Jaman Belanda, jabatan bupati bisa diwariskan pada anak keturunannya. Setelah era kemerdekaan, seorang bupati harus pejabat karier. Di era Orde Baru, gabungan antara pejabat karier dan maunya Cendana (Pak Harto). Jika Pak Harto mau, seorang Dandim bisa saja jadi Bupati, sama halnya dengan Pangdam kesasar menjadi Gubernur. Maklum, di masa itu dwi fungsi ABRI masih menjadi andalan Orde Baru.
Setelah era reformasi yang disusul adanya otonomi daerah, menjadi bupati harus melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Ini demokrasi padat modal. Sebab untuk menjadi Kepala Daerah tak hanya cukup popularitas, tapi harus banyak punya tumpukan uang kertas. Puluhan miliar harus disediakan untuk menjadi bupati atau walikota.
Modal dengkul keropos juga bisa, karena nanti investor yang memodali pencalonan. Tapi resikonya, Kepala Daerah model beginian akan tergadai sekaligus tersandera. Jika memenangkan Pilkada, pasti akan ditagih. Bukan pinjam uang kembali uang, tapi proyek-proyek Pemda harus diserahkan kepada sang investor. Paling tidak segala Perda harus menguntungkan dan mengamankan sang investor.
Pernah mendengar kisah tragedi Ramadhan Pohan dari Medan (Sumut) dan Yuli Nursanto dari Ponorogo (Jatim)? Mereka adalah mimpi buruk orang-orang yang kalah dalam Pilkada. Ramadhan Pohan dikejar-kejar debt kolektor karena gagal bayar pada investor, sedangkan Yuli Nursanto menjadi gila lantaran hartanya disita bank sementara bininya kabur.
Kisah yang menang Pilkada juga tidak selalu manis. Tak semua biaya Pilkada didanai investor. Yang pakai modal pribadi, tentunya juga butuh BEP (break event point) alias balik modal. Jika hanya mengandalkan gajinya selama 60 bulan (lima tahun menjabat) jadi Kepala Daerah, mana cukup? Di sinilah otak harus mulai kotor. Sebab kebanyakan bupati itu tak hanya membangun daerahnya, tapi juga membangun istana untuk rumah pribadinya. Sukur-sukur ada kelebihan untuk koleksi tanah, beli mobil mewah, dan nambah koleksi bini.
Banyak Kepala Daerah jadi tawanan KPK juga karena berotak kotor dan berotak kancil. Kancil di dunia fabel hanya nyolong mentimun milik pak tani. Tapi kancil di era gombalisasi ini doyan Dana Hibah, Bantuan Sosial, dan APBD bekerjasama dengan DPRD. Yang “main”-nya rapi bisa selamat hingga akhir masa menjabat. Tapi yang crobo (ceroboh), mudah terendus dan langsung diringkus. Ini namanya Kepala Daerah yang selingkuh dengan aset negara.
Seperti Pak Harto dulu ketika memberi petunjuk pada para menteri dan gubernurnya, pejabat itu bisa jatuh karena tahta, harta dan wanita. Nah, mereka yang sudah punya tahta, cenderung mencari harta. Setelah punya harta berlebih, mulailah mencari tambahan wanita. Kebanyakan dinikah secara diam-diam (siri). Cuma yang di Katingan (Kalteng) ini mainnya kasar. Bupati Ahmad Yatinglie berani betul, istri polisi pun diajak buka paha tinggi-tinggi. Akhirnya, Oo….Oo….ketahuan. (Cantrik Metaram)
