RPTKA Belasan TKA Cina di Lombok Meragukan

0
293
Ilustrasi TKA Cina/ist

LOMBOK-Tenaga Kerja Asing (TKA) yang berada di Indonesia jumlahnya mencapai ribuan. Salah satunya terdapat di Lombok, Nusa Tenggara barat (NTB).
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nusa Tenggara Barat mendatangi 12 pekerja asing asal Tiongkok, di Labuan Haji, Kabupaten Lombok Timur, Kamis, untuk menelusuri dokumen Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).

“Kami langsung menemui seluruh pekerja asal Tiongkok itu di atas kapal tempatnya bekerja,” kata Kepala Bidang Pengawasan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB H Sudarman, di Mataram, Kamis (5/1) dalam laporan Antara.

RPTKA adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI, di mana digunakan sebagai persyaratan guna mempekerjakan tenaga asing yang bekerja di perusahaan-perusahaan, baik penanaman modal asing maupun swasta nasional yang ada di Indonesia.

Dari hasil pengecekan, kata Sudarman, belasan pekerja asing itu mengaku tidak membawa dokumen RPTKA dan Ijin Menggunakan Tenaga kerja Asing (IMTA) yang diterbitkan Kementerian Ketenagakerjaan.

“Dokumen RPTKA dan IMTA dipegang oleh perusahaan yang mempekerjakan mereka di Indonesia dengan alamat di Jakarta. Itu pengakuan mereka (pekerja asing),” ujarnya.

Setelah mendapatkan informasi, Sudarman mengaku menelusuri kembali dokumen RPTKA dan IMTA ke salah seorang sponsor yang menangani para pekerja asing tersebut di Kabupaten Lombok Timur.

Namun pengakuan dari sponsor juga sama dengan yang dikatakan para pekerja asal Tiongkok, bahwa dokumen RPTKA dan IMTA dipegang oleh manajemen perusahaan di Jakarta.

“Kebetulan hari ini sponsor itu juga dimintai keterangan oleh Imigrasi Mataram. Tapi kami sempat menghubungi melalui telepon selular,” katanya.

Sudarman menegaskan, untuk memastikan bahwa dokumen RPTKA dan IMTA memang ada, pihaknya akan berkoordinasi dengan manajemen perusahaan yang mendatangkan para pekerja asing itu ke Indonesia.

Selain itu, akan berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan yang berwenang menerbitkan RPTKA bagi pekerja asing yang baru pertama kali ke Indonesia.

“Pekerja asal Tiongkok yang membawa paspor sebagai pekerja itu baru pertama kali datang ke Indonesia,” ucapnya.

Karena belum ada temuan dokumen yang sah, Sudarman menegaskan belum bisa memberikan kesimpulan apakah para pekerja asal Tiongkok itu masuk ke Indonesia untuk bekerja secara resmi atau ilegal.

“Tapi hasil pemantauan sementara bahwa indikasi pelanggaran di darat belum ada karena mereka masih ada di atas kapal yang mengapung di perairan Labuan Haji,” katanya.

Imigrasi Mataram mengamankan 12 paspor milik 12 pekerja asal Tiongkok, pada Selasa (3/1), karena mereka hanya mengantongi izin tinggal kemudahan khusus keimigrasian (dahsuskim) dengan izin tinggal batas perairan.

Belasan warga Tiongkok itu bekerja pada proyek pengerukan pasir di Labuan Haji, Kabupaten Lombok Timur.

Advertisement div class="td-visible-desktop">