Ketimpangan Bisa Memicu Konflik Sosial

Sabeth Abilawa, Corporate Secretary Dompet Dhuafa dalam pemaparan ketimpangan sosial di Diskusi Publik di Jakarta, 28 Februari 2017. Foto: Jun Aditya

JAKARTA (KBK) —Isu kemiskinan tak bisa lepas dari soal ketimpangan karena  kemiskinan dan ketimpangan itu saling berkaitan erat.

“Dalam banyak kasus, kemiskinan dipengaruhi oleh ketimpangan distribusi ekonomi baik oleh struktural maupun natural,” kata Corporate Secretary Dompet Dhuafa, Sabeth Abilawa saat menjadi narasumber dalam diskusi publik ‘Solusi Atasi Ketimpangan Sosial dan Ekonomi’ di Jakarta, Selasa (28/2/2017).

Lebih lanjut Sabeth memaparkan, mencermati ketimpangan pada gilirannya akan dapat memotret seberapa adil kah kue perekonomian didistribuskan di antara sesama warga negara.

Di sisi lain, imbuh Sabeth, melalui indikator ketimpangan inilah kita bisa membaca seberapa efektif peran pemerintah dalam mendistrusikan kesejahteraan kepada kelompok kelompok warganya dan di mana kecenderungan posisi pemerintah lebih berpihak.

Di Indonesia, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur Gini Ratio menurun sebesar 0,397 jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2015 yang sebesar 0,408 dan Gini Ratio September 2015 yang sebesar 0,402.

Meski Gini Ratio Indonesia terbaru relatif menurun, namun tergolong masih mengkhawatirkan. Sabeth menilai, bila masih berkutat pada angka diatas 0,36 persen masih berpotensi memicu kerawanan sosial yang akhirnya dapat memunculkan gejolak sosial. Apalagi beberapa lembaga internasional menyebutkan Ketimpangan Indonesia masuk dalam jajaran mengkhawatirkan dibanding negara negara lain di dunia.

Pembacaan terhadap situasi terkini negeri kita tak boleh dilepaskan dari alat ukur yang penting ini, Gini Ratio. Tak hanya soal Ekonomi tapi juga bisa merembet ke masalah masalah sosial. Salah satu akar konflik sosial adalah kesenjangan antar kelompok masyarakat. Ini yang harus menjadi perhatian kita bersama.

“Salah satu solusinya ada pada pilihan kebijakan yang dijalankan pemerintah, utamanya kebijakan ekonomi yang lebih berpihak pada pengentasan kemiskinan di Indonesia,” terang Sabeth.

Advertisement