DEBAT final jelang putaran kedua Pilkada DKI Jakarta antara paslon Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok/Djarot Saiful dan pasangan Anies Baswedan/Sandiaga Uno menjadi anti klimaks, berlangsung datar tanpa greget, minim hal-hal baru.
Semula publik membayangkan, debat resmi yang digelar KPUD Jakarta itu akan dimanfaatkan kedua paslon guna memperdalam dan mempertajam ide, gagasan atau program masing-masing untuk lebih meyakinkan para calon pemilih.
Selain format debat yang membatasi ruang gerak mereka, kedua paslon agaknya kehabisan amunisi untuk “menyerang” lawan masing-masing atau mengelaborasi ide, gagasan atau program yang ditawarkan kepada calon pemilih.
Debat terbuka yang berlangsung di Gedung Bidakara, BI, Rabu malam (12/4) dimoderatori oleh penyiar kondang, Ira Kusno, dibantu tujuh panelis yang memandu jalannya debat.
Ketujuh panelis: pakar komunikasi Gun Gun Heryanto, ekonom Enny Sri Enny Hartati dan Prijono Tjiptoheryanto, sosiolog Mutia Gani dan Imam Prasodjo, pengamat LIPI Siti Zuhro serta ahli tata kota Yayat Supriyatna.
Yang baru dalam debat final ini adalah kehadiran kelompok komunitas yang mewakili UMKM, transportasi, permukiman dan penghuni rumah susun, nelayan, pendidikan serta disabilitas.
Tiap wakil komunitas dapat mengajukan satu pertanyaan terkait bidang kegiatan mereka yang pembuatanya dipandu oleh panelis dan KPUD. Pertanyaan tertulis yang ditaruh di stoples, dipilih secara acak, kemudian dibacakan untuk dijawab paslon.
Namun Guru Besar FE UI, Rhenald Kasali dan pengamat Burhanudin Muhtadi mengomentari materi pertanyaan menilai, terkesan tidak “genuine” atau titipan (diduga dari KPUD) karena cenderung diarahkan ke calon atau paslon petahana, sehingga lawan tinggal “menggiringnya”.
“Hal itu perlu diklarifikasi pada para panelis dan KPUD, “ tutur Burhanudin seraya menambahkan, jika kecurigaan itu benar, akan memperdalam rusaknya kredibilitas KPUD DKI Jakarta yang pada putaran pertama dianggap tidak netral, berpihak pada salah satu paslon.
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menilai Ketua KPUD DKI Jakarta Sumarno terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu seperti menyatakan dukungan pada pemimpin seagama, melakukan pertemuan dengan salah satu paslon dan mengirimkan undangan berbeda pada paslon.
Tendensius dan kasuistis
Pertanyaan yang dibacakan Sunarto dari komunitas penghuni Rumah Susun Jatinegara mengenai atap yang bocor, menurut Rhenald, juga terkesan tendensius dan kasuistis.
Ahok mencecar lagi program Anies-Sandiaga terkait pembangunan rumah nir- uang muka (DP) yang menurut dia tidak realistis. Intinya, guna mengatasi masalah perumahan di DKI Jakarta, Anies-Sandiaga bekerjasama dengan perbankan, akan memfasilitasi pembangunan rumah bagi warga dengan mencicil.
“Untuk membangun 1-juta rumah senilai Rp350 juta/unit diperlukan Rp350 triliun. Siapa yang membayar? Lagian mana ada rumah dengan harga tersebut di alam kota, “ tutur Ahok.
Sebaliknya, Anies menyebut, proyek reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta yang direncanakan Ahok tidak menunjukkan keterpihakan pada rakyat kecil, hanya menguntungkan para pengusaha pengembang.
Selain itu, Anies menganggap rehabilitasi 13 sungai di Jakarta lebih mendesak, daripada mengupayakan bebas banjir, tetapi melakukan reklamasi yang bisa membuat air yang digelontorkan ke laut balik ke daratan ibukota.
Ahok menampik tudingan tersebut. “Reklamasi 17 pulau didasarkan atas Keppres yang dikeluarkan Presiden Suharto. Lima persen dari lahan reklamasi di sepanjang tanggul akan dibangun rumah nelayan, dermaga bagi kapal-kapal nelayan serta tempat pelelangan ikan.
Selain dari itu, sekitar 1,2 juta tenaga kerja akan terserap, dan setiap 15 persen dari nilai jual tanah di lahan reklamasi yang dijual pengembang (sekitar Rp158 triliun selama 10 tahun) akan masuk ke kas APBD DKI Jakarta. “Apalagi? , tunjukkan mana yang tidak berpihak pada rakyat?,” kata Ahok balik bertanya.
Debat juga dilakukan antara calon wakil gubernur, Djarot dan Sandiaga. Djarot mempertanyakan kemampuan Sandiaga terkait penyusunan APBD yang dijawab bahwa sebagai pimpinan sejumlah perusahaan, ia sudah terbiasa melakukan hal itu. Namun Djarot mengingatkan, mengelola APBD berbeda dengan keuangan perusahaan.
Menangkis kritikan Sandiaga mengenai lonjakan harga sembako menjelang Ramadhan dan Idul Fitri, Djarot mengatakan, pemprov DKI bekerjasama dengan petani Brebes, Jateng membuat kontainer pengawet untuk menjaga kesegaran kedua komoditi pertanian itu sampai enam bulan.
Dengan demikian, pasokan kedua komoditi selalu terjamin, sekaligus mencegah lonjakan harga.
“Kami juga melancarkan operasi pasar, menjual daging ayam Rp10.000 dan daging sapi Rp35.000/Kg. Ada PT Food Station yang menangani sembako dan PT Dharmajaya untuk daging, “ ujarnya.
Pemenang Pilkada DKI Jakarta nanti tentunya diharapkan paslon yang mampu mengatasi keruwetan persoalan ibukota, termasuk memberantas korupsi, jujur, adil dan amanah, bukan yang hanya mampu memprovokasi emosi rakyat.
Sejarah akan mencatat, apakah paslon terpilih nanti mampu mencerdaskan rakyat, sebaliknya apakah rakyat juga cerdas untuk memilih pemimpin yang akan mewakili aspirasi mereka, tidak menjadi korban tipudaya atau terprovokasi calon pemimpin yang bak “musang berbulu ayam”.
