KESIAPAN para penyelenggara pada Pilkada DKI Jakarta putaran kedua, Rabu 19 April termasuk aparat keamanan diharapkan akan menjamin jalannya pesta demokrasi tingkat daerah yang “bernuansa Pilpres” dengan lancar, aman dan damai.
Pengamanan di hari “H” pencoblosan Pilkada DKI Jakarta melibatkan satuan pemukul Polri dan TNI yang akan digelar di wilayah-wilayah berpotensi gangguan keamanan.
Satuan berkekuatan satu regu sampai satu peleton dipimpin perwira menengah yang dihadirkan di TPS-TPS tertentu, bertanggung jawab dan berwenang mengambil tindakan jika terjadi gangguan keamanan.
Menurut Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. M. Iriawan, seluruh jajarannya diturunkan bagi pengamanan pilkada DKI Jakarta termasuk para perwira menengah (dari komisaris sampai komisaris besar-red).
Demi menciptakan suasana aman dan damai jelang hari pencoblosan, Satpol PP bersama kepolisian dan TNI sudah mencabuti spanduk-spanduk memuat ujaran kebencian, provokasi serta SARA.
Lebih 1.250 spanduk telah dicopot, diganti dengan spanduk berisi ajakan bagi warga yang memiliki hak pilih untuk mencoblos dan bersama-sama menciptakan suasana damai.
Selain Polri dan TNI, Pemrov DKI Jakarta bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) akan menerjunkan tujuh personil di setiap kelurahan untuk membantu Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) serta petugas Linmas.
Guna memudahkan warga menggunakan hak pilihnya, pemilih belum terdaftar dalam DPT juga dapat menunjukkan KTP elektronik atau surat keteranganh (Suket) Dinas Dukcapil dan Kartu Keluarga (KK), semuanya harus yang asli.
Awas, suket palsu
Untuk menghindari penggunaan suket palsu oleh calon pencoblos dan mensosialisasikan suket kependudukan resmi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menempelkannya di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Dua jenis suket tersebut adalah suket dilengkapi foto dan “bar code” yang sudah masuk dalam daftar tunggal serta suket yang diterbitkan Dukcapil khusus untuk Pilkada.
Kurangnya kertas suara bagi calon pemilih yang tidak masuk dalam Daftar Pemilihan Tetap (DPT) di setiap TPS seperti terjadi di putaran pertama, menurut Ketua Komisi {emilihan Umum DKI Jakarta Soemarno, akan diatasi melalui koordinasi antarTPS.
“TPS yang kekurangan kertas suara, dapat menghubungi TPS lain terdekat yang memliki surat suara lebih, “ ujarnya.
Persoalan terkait suket muncul pada putaran pertama Pilkada DKI Jakarta, membuat sebagian calon pemilih kehilangan hak pilihnya. KPU DKI Jakarta sejauh ini memverifikasi dan mencoret sekitar 16.000 data kependudukan warga yang tidak tertera di data base .
Namun disayangkan, netralitas KPUD DKI Jakarta ternodai oleh ulah Soemarno yang mendapat sanksi peringatan keras dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena pernah menyatakan memilih berdasarkan agama bukan SARA, memasang aksi 212 di watsapp pribadi, bertemu Anies Baswedan pada pencoblosan ulang dan menyampaikan undangan berbeda pada masing-masing paslon.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga diharapkan tajinya untuk tidak melakukan pembiaran, dan tanggap merespons pelanggaran-pelanggaran di kegiatan Pilkada.
Selain penyempurnaan DPT, kelancaran jalannya pemungutan suara juga tergantung kinerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang berada di garda terdepan. Pada putaran pertama lalu, sejumlah pemilih kehilangan haknya karena ketidaktahuan petugas KPPS, misalnya mengenai formulir daftar pemilih tambahan yang dapat digandakan.
7,2 juta lebih pemilih
Sekitar 7,218 juta warga yang memiliki hak pilih diharapkan akan menyambangi 13.302 TPS yang disediakan, atau kenaikan 100.000 orang dari 7,108 juta pemilih di 13.023 TPS pada putaran pertama.
Perolehan suara antara pasangan dengan nomor urut 2, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok – Djarot Saiful dan pasangan nomor urut 3, Anies Baswedan – Sandiaga Uno diperkirakan berlangsung ketat.
Paslon Ahok-Djarot yang meraup perolehan suara terbanyak pada putaran pertama (42,99 persen), akan bersaing melawan paslon Anies-Sandiaga yang mengumpulkan 39,95 persen suara dan memperebutkan suara dari pasangan nomor satu Agus Harimurti –Sylviana Murni yang tersisih (17,05 persen).
Kerja mesin partai dan tim sukses serta tarik-menarik preferensi kesamaan agama dan asal-usul, kinerja (petahana), ide dan program yang ditawarkan, cara penyampaian dan karakter paslon akan perolehan suara masing-masing paslon.
Pada lima hari sebelum pemungutan suara (15/4) menurut LSI, elektabilitas paslon Anies-Sandiaga 51,4 persen, sedangkan Ahok-Djarot 42,7 persen, sedangkan menurut SMRC, elektabilitas Anies-Sandiaga 47,9 persen dan Ahok-Djarot 46,9 persen.
Selamat mencoblos, dan ingat, persatuan dan kesatuan Indonesia adalah paling utama.
