BAGI Indonesia yang terdiri dari kumpulan suku bangsa dan untaian belasan ribu pulau , beras adalah komoditi strategis yang dikonsumsi mayoritas penduduknya.
Di zaman ekonomi susah dulu, sebagian penduduk di Jawa mengosumsi ubikayu yang dilayukan (dijemur) menjadi gaplek kemudian diolah menjadi tiwul, sementara penduduk Madura makan jagung dan saudara-saudara kita di Papua menyeruput papeda (bubur sagu) atau bongkahan parutan sagu bakar sebagai makanan pokok.
Tapi itu dulu. Seiring kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan dari tahun ke tahun, banyak warga Madura dan Papua terutama yang tinggal di perkotaan “hijrah” meninggalkan makanan pokok tradisional mereka, beralih ke beras.
“Suku dan bahasa boleh berbeda, tetapi makanan pokok satu (beras)”. Itu kira-kira jargonnya kini.
Beras dijadikan salah satu icon keberhasilan Orde Baru ditandai pemberian penghargaan Badan Pangan Dunia (FAO) pada 1985 atas prestasi RI membalikkan takdirnya dari negara pengimpor beras terbesar di dunia menjadi negara berswasembada beras.
Sumbangan lebih 100.000 ton beras dari petani Indonesia kepada negara-negara miskin di benua Afrika yang dilanda kesulitan pangan saat itu menciptakan legacy kisah sukses Indonesia memacu produksi beras.
Begitu sensisitifnya isu beras di panggung politik, Kepala Bulog saat itu, Bustanil Arifin meradang dan membanting pintu mobilnya ketika dicecar wartawan, pasca menerima penghargaan dari FAO, RI mengimpor beras lagi.
Media saat itu mengendus ada beberapa kali pengapalan beras dari luar negeri, namun pemerintah berkilah, itu bukan impor tetapi pengembalian utang dari Vietnam. Pers meragukannya karena berkali-kali ada pengapalan. Wallahu-alam mana yang benar.
Pola konsumsi bagi bangsa yang memanfaatkan beras sebagai makanan pokok juga bisa dijadikan salah satu indikator kemajuan ekonominya.
Pada saat tingkat ekonomi pas-pasan, konsumsi beras rendah, karena tiap anggota keluarga dijatah. Kemudian saat ekonomi membaik, konsumsi meningkat, bahkan anggota keluarga bisa “nambah” porsi nasinya. “Tambuah ciek, “ kata orang Minang.
Di level ekonomi lebih maju lagi, konsumsi beras kembali turun, karena rakyat yang biasa makan nasi, mulai melirik panganan non-beras misalnya olahan gandum (mie, spagheti, pasta atau roti) serta produk “junkfood” atau makanan instant lainnya.
Manipulasi harga dan tipu konsumen
Pekan lalu (Kamis, 20/7) , Satuan Tugas Pangan berunsurkan polisi, KPPU, Kementerian Pertanian dan Perdagangan menggerebek gudang PT Indo Beras Unggul (IBU), pemegang produsen beras kemasan premium dengan merk Maknyuss dan Ayam Jago di Bekasi, Jawa Barat.
PT IBU diduga melakukan tindak pidana melakukan manipulasi harga dan membohongi konsumen terkait kandungan gizi beras yang tercantum pada kemasan.
Beras medium dengan harga tertinggi Rp9.000 per kg, “disulap” dengan mencantumkan kandungan gizi tidak sesuai dengan isi kemasan menjadi beras premium dan dibandrol Rp13.700 (merk Maknyuss) dan Rp20.400 per kg (merk Ayam Jago).
“Ayam Jago” misalnya, dicantumkan memiliki kandungan protein 14,3 persen, padahal berdasarkan uji lab hanya 7,73 persen, kadar karbohidrat tertulis 27 persen (uji lab 81,45), kadar lemak tercantum enam persen (uji lab 0,38).
Jubir PT IBU, Jo Tjo Seng alia Aseng menyangkal tuduhan itu dan menyebutkan, yang tertulis di kemasan tidak berbeda jauh dengan hasil uji lab yang dijadikan rujukan polisi dan angkanya juga tidak melampaui ambang batas yang ditetapkan.
Aseng juga membantah menggunakan beras subsidi (program beras sejahtera) untuk beras kemasan yang diproduksi PT IBU, dan mengaku membelinya dari petani langsung, kelompok tani atau mitra-mitranya, para perusahaan penggilingan padi.
Permainan kartel
Sejauh ini pemerintah walau belum mampu memastikan pelakunya, sudah mengendus kemungkinan kartel atau persekongkolan diantara distributor yang jumlahnya segelintir, mengingat harga beras di tingkat konsumen yang tidak wajar.
Betapa tidak, dengan jumlah produksi gabah kering giling 75,4 juta ton (angka 2015) atau setara 44,7 juta ton beras dan konsumsi 31,9 juta ton, berarti ada surplus 11,3 juta ton sehingga tidak masuk akal jika harga beras bertengger cukup tinggi.
Menurut catatan FAO, beras medium di Indonesia dihargai 0,79 dolar AS per Kg, tertinggi dibandingkan Thailand (0, 33 dollar), Myanmar (0,28 dollar) atau Banglades (0,49 dollar).
Ongkos produksi padi di Indonesia, menurut Institut Riset Beras Internasional (IRRI) juga paling tinggi yakni Rp4.079 per kg dibandingkan dengan di China (Rp3.661), India (Rp2.306), Thailand (Rp2.291) dan Vietnam (Rp1.679).
Selain itu, upah buruh lepas dalam kegiatan produksi padi (Rp1.115 atau 77,9 persen dari total biaya kerja sebesar Rp1.375 per Kg) juga sangat tinggi misalnya dibandingkan dengan Vietnam (Rp115).
Ketua Harian YLKI Tulus Abadi menyebutkan panjangnya mata rantai pasokan padi (meliwati 13 pos) mulai dari tingkat petani sampai konsumen adalah salah satu penyebab tingginya harga beras di Indonesia.
Manipulasi mutu beras dari Standar Nasional Indonesia (SNI), menurut Tulus, tidak hanya dilakukan oleh PT IBU tetapi oleh para distributor beras lainnya.
Distributor beras mengumpulkan selisih (margin) sekitar Rp186 triliun setiap tahun, padahal, pemerintah mengucurkan subsidi benih dan pupuk sekitar Rp31,5 triliun setahun dan sekitar 56 juta petani hanya menikmati penghasilan sekitar Rp65,7 triliun.
Banyak “PR” yang harus dikerjakan pada pasca panen perberasan saja, mulai dari menekan ongkos produksi dengan memangkas rantai pasokan, meningkatkan margin laba bagi petani dan mengurangi ketergantungan pada beras melalui program diversifikasi pangan yang terlupakan.
Tetapi itu bukan pekerjaan mudah. Pihak-pihak yang selama ini diuntungkan dalam usaha perberasan tentu akan melakukan perlawanan.
“Bisnis beras, maknyusss nian” (NS/Kompas)
(Rp1.679).
