SETELAH memperoleh dukungan telak dalam referendum, Presiden Venezuela Nicolas Maduro segera membentuk Majelis Konstitusi (MK) sesuai keinginannya guna menyusun konstitusi baru yang berwenang membubarkan parlemen.
Maduro mengklaim, delapan juta warga yang memiliki hak pilih ikut memberikan suara dalam referendum di tengah semakin meluasnya aksi boikot dan unjukrasa oleh massa yang menentangnya.
Diperkirakan sudah lebih 100 orang tewas di tengah aksi-aksi demo menentang rezim Maduro diwarnai bentrokan antara aparat keamanan dan pendemo yang berlangsung hampir setiap hari sejak empat bulan lalu.
Berdasarkan catatan Dewan Pemilu Nasional, hanya 41,5 persen dari sekitar 8, 1 juta penduduk pemegang hak pilih yang memberikan suaranya dalam referendum yang digelar pada hari Minggu (31/7), sementara menurut kubu opisisi, jumlah pemilih tidak sampai tiga juta orang.
Hasil jajak pendapat atau exit polls yang digelar oleh badan penghitungan independen, jumlah pencoblos dalam referendum versi Maduro hanya mencapai 3,6 juta orang atau sekitar 18,5 persen dari jumlah warga terdaftar, 2,6 juta pemilih adalah para anggota PNS yang diancam jika tidak ikut mencoblos.
Sebaliknya, pada referendum tandingan yang sebelumnya digelar kelompok oposisi pada 20 Juli lalu, 90 persen dari 7,2 juta orang yang memberikan suara, menentang rencana pembentukan MK bertujuan mengubah konstitusi 1999 dan memuat pasal-pasal yang menguntungkan rezim petahana.
Referendum tandingan memuat tiga pertanyaan yang harus dijawab “ya” atau “tidak” yakni apakah setuju dengan MK bentukan Maduro, apakah setuju militer kembali ke kongres dan apakah mendukung pemerintahan berisi “orang-orang” Maduro?
Maduro pasca kemenangannya dalam referendum, mulai melakukan tangan besi dengan membubarkan parlemen, memenjarakan tokoh oposisi dan menggunakan konstitusi baru untuk melarang kelompok oposisi mencalonan diri dalam pilkada kecuali bernegosasi dengan partai Maduro.
Sebagian pemimpin negara tetangga Venezuela seperti Bolivia, Kuba dan Nikaragua mendukung Maduro dengan mengucapkan selamat atas hasil referendum, sedangkan AS, Argentina, Inggeris, Kanada, Kolumbia, Meksiko, Panama, Paraguay dan Spanyol menolak hasil referendum.
AS sendiri sudah menjatuhkan sanksi terhadap 13 pejabat Venezuela dan akan mengambil tindakan keras terhadap arsitek dan pengikut kelompok otoriter termasuk yang berpatispasi dalam Majelis Konstitusi serta menyatakan berada di belakang rakyat Venezuela.
Boikot dari negara-negara tetangga dan semakin meluasnya aksi di dalam negeri menentang rezim Maduro dikhawatirkan akan memperburuk kondisi ekonomi negara itu yang ditandai denga inflasi sampai 700 persen sejak awal tahun ini.
Pemimpin yang ditolak rakyat, sampai kapan akan mampu bertahan?
